Komite IV DPD RI Rapat Kerja Bahas Kinerja Kementerian Koperasi Dan UKM

  • Bagikan
Komite IV DPD RI Rapat Kerja Bahas Kinerja Kementerian Koperasi Dan UKM

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua IV DPD RI, Elviana mengatakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus diberdayakan sebagai komponen utama dalam ekonomi masyarakat yang memiliki posisi, peran, dan potensi penting dalam mencapai struktur ekonomi nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

“Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu menaikkan kelas UMKM ,” ujarnya pada rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di Gedung DPD Jakarta, Selasa (2/4/2024) untuk membahas kondisi terkini UMKM, serta kinerja Kementerian Koperasi UKM

 
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebutkan bahwa survei menyatakan hampir di semua sektor bisnis usaha, UMKM masih ekspansif, meskipun sedikit melambat dan UMKM tetap yakin usahanya akan terus ekspansif, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis yang menguat +6,9 poin.

Selain itu, kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah juga semakin tinggi sebagaimana Indeks Kepercayaan UMKM kepada Pemerintah yang menguat +5,6 poin.

“Kami mengidentifikasikan ada tiga isu strategis dalam pemberdayaan UMKM, yakni keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pemasaran, dan kenaikan harga bahan baku,” ungkap Teten dalam paparannya terkait kondisi UMKM terkini.

Dia juga menyampaikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara akumulatif tahun 2007- 2023, mencapai Rp1.751 triliun yang disalurkan ke 56.792.237 debitur, dan hingga saat ini tercatat 25,42 juta UMKM telah onboarding digital melalui gerakan berubah digital KemenKopUKM.

Tercatat pula tahun 2023 nilai transaksi pembelian produk UMK dalam sistem Katalog mencapai Rp275.7 Triliun” tambah Teten dalam paparan terkait kinerja UMKM.  

Pada kesempatan itu anggota DPD RI Sukisman Azmy, menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM.

“Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan UMKM anatara lain keterbatasan skill, dan literasi UMKM, lalu tingkat pendidikan pelaku UMKM yang rata-rata tamatan SD. Standar hasil produksi UMKM tergolong rendah karena kualitas SDM juga rendah,” tambahnya.

Menanggapi paparan Menteri Koperasi UKM, Senator dari Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim berpendapat bahwa potensi UMKM di masa datang besar, sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi Indonesia Emas.

Salah satu yang harus menjadi perhatian, menurutnya adalah persoalan modal yang dihadapi pelaku UMKM.

“Pemerintah perlu juga memberi perhatian bagi daerah-daerah yang merupakan tujuan wisata, dimana pemberdayaan UMKM terkendala oleh minimnya kunjungan wisatawan yang dikarenakan mahalnya harga tiket atau biaya transportasi ke daerah wisata,” kata Amirul Tamim.

Sementara Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta mengatakan butuh kolaborasi dan sinergi dengan berbagai kementerian tentang pemberdayaan UMKM.

Dia mencontohkan, Maluku sendiri memiliki tantangan dalam mendistribusikan hasil UMKM ke luar provinsi, yang dikarenakan mahalnya biaya distribusi.

“Lalu upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk menumbuhkan 1 juta wirausaha sebagaimana yang disampaikan dan indikator apa yang digunakan untuk UMKM bisa memperoleh program prioritas dari Kemenkop UKM,” tanya Novita. 
 
Senator dari Aceh, Sudirman mengatakan UMKM saat ini belum terarah dalam zonasi bidang usaha, dengan membiarkan masyarakat bergerak sendiri tanpa tahu arah usahanya dan potensinya bagaimana.

“Kita harus buat zonasi usaha, mendesign agar UMKM dapat bergerak sesuai zonasi dan kultur daerah masing-masing. Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM harus gencar dilakukan oleh Kementkop UKM,” tegasnya.
 
Pada sisi lain Wakil Ketua Komite IV Elviana menyoroti penempatan pejabat pada dinas Koperasi UKM yang kebanyakan kurang kompeten.

Personal pada jabatan Kadis Koperasi UKM harus orang yang kompeten dan memahami tata kelola koperasi UKM agar pemberdayaan UMKM dapat terealisasi secara optimal.

“Kami melihat Potensi UMKM di daerah luar biasa, namun sentuhan dari stakeholders terkait masih sangat kurang, seperti apa koordinasi Kemenkop UKM ini dengan PT.PNM, BRI dan lembaga lain yang terkait, lalu Pada program pengentasan kemiskinan ekstrem , ada 100 kab/kota prioritas, seharusnya dipetakan apa jenis usaha, dan kebutuhannya sehingga harapannya ke depan UMKM dapat diurus dan mendapat perhatian yang maksimal,” tambah Elviana.
 
Hadir Anggota Komite IV dari Dapil DKI, Prof. Jimmly Assidiq yang menyoroti implementasi ekonomi koperasi saat ini.

“Ekonomi koperasi kita belum dipraktekkan sungguh-sungguh, Koperasi harus menjadi spirit dan paradigma ekonomi kedepan,  kelembagaan koperasi juga harus diperhatikan,” katanya. (J05).
 

  • Bagikan