JAKARTA (Waspada): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat kinerja penjualan properti yang tertahan berdampak pada pembatasan ruang gerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Widodo Ramadyanto menyampaikan, saat ini kinerja penjualan rumah tertahan.
Mengacu grafik paparannya, produk domestik bruto (PDB) real estate turun dari sekitar 4 persen pada akhir 2021, menjadi 0,96 persen (year-on-year/yoy) per kuartal II/2023.
Sebagai informasi, lembaga Cushman & Wakefield Indonesia mencatat penjualan rumah di Indonesia didominasi oleh metode Kredit Pemilikan Rumah alias KPR.
Posisi KPR ini mencakup 74,1 persen penjualan rumah di Tanah Air. Sedangkan sisanya 15,2 persen tunai bertahap dan 10 persen pembelian tunai sepenuhnya.
“Perumahan itu strategi berkontribusi pada PDB sebesar 14-16 persen, menyerap 13,8 juta tenaga kerja, berkontribusi untuk penerimaan pajaknya 9,3 persen,” jelas Widodo, di Jakarta, di kutip Kamis [5/10/2023].
Makanya, sambungnya, ketika sektor perumahan melambat, akan menyebarkan perlambatan aktivitas investasi, kemudian kinerja perkeonomian berisiko lebih lambat.
Pihaknya memandang penting adanya intervensi kebijakan sektor perumahan untuk mendorong aktivitas investasi dan kinerja pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui dari Bank Indonesia (BI).
Kebijakan tersebut memungkinkan perbankan yang menyalurkan kredit untuk perumahan akan mendapatkan pengurangan giro di BI, hingga 4 persen, dalam rangka pemenuhan giro wajib minimum (GWM) rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Dengan demikian, perbankan akan memiliki likuiditas yang semakin kuat. BI memproyeksikan setidaknya Rp47,9 triliun yang akan masuk ke likuiditas bank.
“Jadi dari sudut pandang kami jika kita ngasih insentif berdampak ke mana. Itu akan memberikan dampak yg lebih besar untuk menggerakan ekonomi,” terangnya.
Setidaknya, kata Widodo, kebijakan KLM akan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan domestik secara tahunan atau fullyear sebesar 0,03 persen.
Saat ini pun, pemerintah melalui Kemenkeu telah melakukan sejumlah skema untuk menggairahkan sektor perumahan.
Mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga penyertaan modal negara untuk Bank BTN dan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).
Mengacu APBN Kita edisi September 2023, Kemenkeu telah merealisasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Prrumahan (FLPP) senilai Rp18 triliun untuk mebdanai 190.000 unit rumah subsidi. (J03)