JAKARTA (Waspada): Ketua Badan Pemenangan Presiden (Bapilpres) Pro Jokowi (Projo), Panel Barus berharap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung damai tidak ada lagi friksi, menghindari isu-isu SARA, serta berlangsung sejuk dan demokratis, yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Panel Barus mengatakan, Projo saat ini masih ancang-ancang memberikan suaranya kepada calon presiden (capres) tertentu yang sesuai.
“Saat ini Projo masih melakukan rapat-rapat baik di tingkat wilayah maupun cabang untuk konsolidasi atau memperkuat internal,” ujar Panel Barus saat menjadi pembicara pada diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Pilpres 2024: Mengupas 2 atau 3 Pasang Capres?’, yang juga menghadirikan pembicara lain yakni Politisi Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, Rabu (4/10/2023) di Jakarta.
Projo yang saat ini sudah ada di 13 provinsi, menurut Panel Barus, terus melakukan bahasan strategis tentang tantangan zaman ke depan agar tidak salah dalam menentukan capres.
Selain itu, Projo juga melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap siapa figur pemimpin kita masa depan.
“Projo berusaha menyerap informasi dari rakyat apa yang menjadi kebutuhan. Dari situ, Projo membuat skala prioritas yang pro rakyat,” jelasnya.
Panel Barus menambahkan, Projo memiliki kekuatan berupa dukungan suara yang cukup besar. Sehingga suara Projo tidak akan diberikan sembarangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hingga kini, Projo tambah Panel Barus, masih tetap pada keputusannya untuk mendukung Capres berinisial P. “Inisial P. Belum berubah dan Projo akan mendeklarasikan salah satu figur berinisial G sebagai cawapres,” katanya.
Dia menyampaikan, Projo sudah melakukan komunikasi dengan cawapres berinisial G ini. Kendati begitu, Panel Barus tidak dapat membeberkan sosok berinisial G tersebut.
“Kalau sudah ‘klick’, kita akan umumkan sekaligus dengan cawapres yang kita dukung. Rencana dilakukan pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 14-15 Oktober nanti di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno,Jakarta,” ungkap Panel Barus.
Sementara itu politisi PDIP Aria Bima membantah keinginan partainya agar di Pilpres 2024 hanya ada dua pasangan capres saja, karena mengkhawatirkan Ganjar Pranowo kalah di putaran kedua.
Hal itu, menurut Aria Bima, sudah dibantah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas Minggu (1/10/2023), yang mengungkapkan ada upaya untuk menjodoh-jodohkan Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo, padahal mereka sudah punya pasangan masing-masing.
Aria Bima menegaskan, dengan presidential treshold (PT) 20 persen, PDIP sebenarnya bisa mengusung calon sendiri, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi karena menghargai partai lain, PDIP menjalin koalisi dengan partai politik (parpol) lain seperti PPP, Partai Hanura dan Perindo.
“Tapi kan kami sangat menghargai parpol -parpol bergabung untuk berkoalisi dalam koalisi besar mengusung capres dan cawapres sesuai yang mereka kehendaki,” kata Aria Bima
Keinginan untuk membentuk dua poros itu, jelas Aria Bima, adalah mempertimbangkan banyaknya wacana mengenai Pilpres 2024 satu putaran, karena akan menghemat anggaran dan sosio ekologi, mengingat Pilpres 2024 memakan biaya besar.
“Jadi wacana ini bukan hanya dalam konsep PDIP, tapi ada pihak lain yang juga menginginkannya. Antara lain, salah satunya menghemat biaya dan PT. Sebab, kalau Pilpres 2024 satu putaran saja akan memakan biaya sebesar Rp17 triliun, dan jika dua putaran akan menghabiskan dana Rp34 trilliun,” jelasnya.
Kata Aria Bima, dengan pertimbangan tersebut, sebaiknya pada Pilpres 2024 nanti mengerucut dua poros pasangan saja, tidak tiga pasang seperti saat ini.
“Saya sangat yakin ke depannya, bisa saja dari satu poros tersebut ada yang berkoalisi ke partai atau koalisi lainnya,” jelasnya. (j05)