JAKARTA (Waspada.id): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meluncurkan Gerakan Nasional 1 Juta Guru sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Tanah Air. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan program ini menjadi bagian dari upaya strategis organisasi dalam mencetak guru yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pendidikan masa depan.
Program tersebut diluncurkan dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI Tahun 2026 yang berlangsung 16-18 April 2026 yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal bertema “Memperkuat Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju.”
Unifah menyampaikan, kegiatan ini diikuti sebanyak 1.015 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari pengurus besar, perangkat kelengkapan pusat, pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pendidikan PGRI, hingga IGTKI PGRI di seluruh Indonesia.
“Konkernas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan ke depan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026) di Jakarta.
Kegiatan dibuka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti serta dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Jaksa Agung, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Selain itu, Wakil Menteri juga memberikan tausiyah dalam rangkaian Halal Bihalal yang menyatu dengan agenda Konkernas.
Dalam pernyataan resminya, Konkernas II PGRI menegaskan dukungan terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia sebagaimana menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PGRI memandang pendidikan berkualitas sebagai kunci utama peningkatan mobilitas sosial dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, organisasi profesi guru tersebut menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berorientasi masa depan.
Dalam tujuh poin pernyataannya, PGRI menyampaikan sejumlah sikap dan rekomendasi strategis.
Pertama, PGRI menyerukan penghentian konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil, termasuk guru dan peserta didik.
Kedua, PGRI mendorong pemerintah membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur CPNS sebagai kebijakan utama pemenuhan kebutuhan guru nasional, sekaligus memperbaiki skema PPPK.
Ketiga, PGRI menekankan pentingnya pembenahan tata kelola guru dan tenaga kependidikan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pemerataan distribusi dan peningkatan kesejahteraan.
Keempat, PGRI mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara adil dan tepat sasaran.
Kelima, PGRI mendorong optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD agar tepat guna dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
Keenam, PGRI mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan guru non-ASN, termasuk percepatan sertifikasi agar memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Ketujuh, PGRI meminta pemerintah memastikan perlindungan hukum serta rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya.
“Melalui pernyataan tersebut, PGRI kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan nasional yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia Indonesia,”pungkas Unifah.
