MEDAN (Waspada): Pengadaan mobil dinas (Mobdis) Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, bukan untuk gaya-gayaan.
“Mobdis harus sesuai kebutuhan, baik secara geografis maupun karena kebutuhan. Bukan sebagai gaya-gayaan biar nampak keren dan hebat menggunakan Mobdis mewah dan baru,” ungkap Elfanda Nanda, pengamat anggaran dari Medan dihubungi wartawan, Jumat (28/7).
Informasi dihimpun, Mobdis Wabup Madina terdaftar dalam Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Madina 2021. Berdasarkan data LPSE 2021, ada tiga usulan pengadaan Mobdis.
Pengadaan mobil dinas ini, yakni unsur pimpinan daerah, pengadaan Mobdis Ketua DPRD dan pengadaan Mobdis Wakil Ketua DPRD. Namun, hanya pengadaan Mobdis Wakil Bupati Madina saja yang disetujui dalam APBD 2021.
Elfanda Nanda menandaskan, seharusnya pengadaan Mobdis sesuai kebutuhan dari pengguna kendaraan.
Dia menilai, dengan perencanaan seharusnya jelas dan terperinci. Elfanda
mengatakan, mobil Hyundai Palisade yang menjadi Mobdis Wabup Madina, seharusnya tidak digunakan di Kab. Madina.
“Biaya untuk perawatan seperti ini juga harus diperhitungkan. Jika tidak, akan menjadi beban dalam anggaran,” tegas Elfanda.
Elfanda menegaskan, pengadaan Mobdis Wabup Madina pun harus menjadi perhatian, baik BPK dan aparat penegak hukum. Dia menilai, harus ada audit, baik dari mulai perencanaan sampai proses pengadaan.
“BPK ataupun APH harus audit mulai dari perencanaan hingga pengadaan. Jangan nanti jadi beban dan menguras APBD daerah,” tegasnya.
Investigasi dilakukan wartawan, saat ini Mobdis Palisade Wabup itu belum selesai diperbaiki di salah satu bengkel spesialis Hyundai. Bahkan, salah satu mekanik bengkel tersebut, mengatakan, kerusakan mobil tersebut tergolong parah.
“Cukup parah kerusakannya, alat-alatnya masih dipesan. Kebetulan alat-alat yang harus diganti tidak ada di Jakarta, sehingga kita masih menunggu,” ungkap mekanik yang tak ingin namanya ditulis. (irh)
