AEKKANOPAN (Waspada): Memasuki puncak curah hujan di bulan Desember dan Januari 2023, warga masyarakat Aek Kanopan Kecamatan Kualuh hulu yang tinggal di daerah rawan banjir berharap agar DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) segera menerbitkan rekomendasi penutupan semua jalur pembuangan air limpasan kebun PT.Socfindo kebun Aek loba,Kecamatan Aek ledong Kabupaten Asahan.
Penutupan parit pembuangan air limpasan kebun PT.Socfindo Aek Loba dimaksud adalah parit pembuangan yang airnya masuk ke alur sungai Aek Nauli, Kabupaten Asahan yang merupakan hulunya sungai Salingsing, Kabupaten Labura yang bermuara di sungai Gapual Aek Kanopan.
Selain itu, Komisi B DPRD Labura juga diminta untuk mendesak PT.Socfindo Aek Loba agar melakukan kontrol air limpasan kebun pada hulu sungai Gapual Aek Kanopan yang berada di desa Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan yang diduga menjadi salah satu faktor penyebab pecahnya benteng penahan air di hulu sungai Gapual di dusun Sikopi-kopi desa Pulodogom.
Desakan ini datang dari ketua Ikatan Keluarga Besar Aek Kanopan Sekitarnya (IKBAS) Labura, Azwansyah Munthe yang menilai terlalu lambannya pengambilan keputusan oleh DPRD dalam menyikapi persoalan banjir di Aek Kanopan, Kamis (24/11).
Azwansyah Munthe mengatakan, banjir besar yang melanda Aek Kanopan beberapa waktu adalah banjir terbesar, dimana ada sekitar 2596 dari 995 keluarga yang menjadi korban.
Selain itu, dampaknya juga terjadi di daerah hilir yang menerima banjir kiriman yang turut dirasakan oleh warga Dusun Pulo Gombut 1 dan 2 Desa Sukarame sebanyak 216 keluarga atau sekitar 634 jiwa serta menimpa sebanyak 235 keluarga atau sekitar 940 jiwa di Desa Sonomartani Kecamatan Kualuh hulu, papar Azwansyah.
” DPRD Labura melalui Komisi B telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga 2 kali dan melakukan peninjauan lapangan, untuk itu kita ingatkan agar tidak bermain-main dan segera menerbitkan rekomendasi atas hal ini, namun keputusan tersebut harus berpihak pada masyarakat luas, ” tegas Ketua IKBAS Labura yang akrab disapa Incek Iwan.
” Sebab, banjir yang terjadi di bulan November ini dihitung telah terjadi tiga kali dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, harusnya apa yang menjadi penyebab ini semua, sudah di ketahui dan diakumulasi dengan tepat oleh Komisi B setelah menggelar RDP dan peninjauan lapangan serta masukan dari masyarakat, jadi putusan RDP ini harus sejalan dengan keinginan warga dan dapat mengatasi masalah, ” tambahnya.
Incek Iwan juga menyentil jika dirinya juga telah mendengar adanya selentingan bahwa kesepakatan bersama antara pihak perusahaan perkebunan PT.Socfindo Aek Loba dan PT.Ledong West Indonesia (LWI) Kanopan ulu bersama forum komunikasi kecamatan Kualuh hulu serta Komisi B terkait persoalan banjir di Aek Kanopan telah di putuskan.
” Saya dengar, jika dalam kesepakatan, Komisi B DPRD Labura telah memutuskan agar PT.Socfindo dan PT.LWI menutup jalur pembuangan air limpasan kebun mereka, kita minta hal itu terpenuhi dan dilaksanakan, ” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Labura, Indra Surya Bakti Simatupang,SH.M.kn saat dimintai keterangan terkait hasil RDP Komisi B terkait persoalan banjir di Aek kanopan, mengakui jika dirinya belum menerima hasilnya.
” Belum ada kita terima, sampai hari ini hasil dari RDP Komisi B belum sampai dimeja saya, ” jelas Indra, Kamis (24/11). (Cim)
