SAMOSIR (Waspada.id): Ketua DPRD Samosir membantah informasi yang menyebut adanya jaminan dari anggota DPRD kepada Direktur RSUD Samosir bahwa tidak akan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pelayanan poli mata.
Menurut Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon melalui pesan Whats App, Jumat (6/1) informasi tersebut berpotensi hoaks dan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dibahas secara kelembagaan di DPRD.
“Mungkin hoaks. Perlu diinformasikan bahwa terkait tidak terlaksananya RDP Komisi I dengan Direktur RSUD tentang poli mata, hal itu bukan karena tidak ada niat atau jaminan tertentu,” ujar Ketua DPRD Samosir.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama ketua fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya Komisi I, RDP dengan Direktur RSUD Samosir sebenarnya telah dijadwalkan pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Namun, pelaksanaan RDP tersebut tertunda karena Direktur RSUD saat itu harus mendampingi Bupati Samosir dalam agenda kementerian.
“RDP sudah dijadwalkan pada Desember 2025 dan Januari 2026, tetapi tertunda karena Direktur RSUD mendampingi Bupati dalam agenda kementerian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menegaskan bahwa DPRD tidak pernah menjamin atau memastikan tidak adanya RDP, sebab keputusan RDP merupakan keputusan kelembagaan, bukan kewenangan individu.
Ia juga memastikan bahwa DPRD Samosir telah menjadwalkan ulang RDP lanjutan antara Komisi I DPRD Samosir dengan Direktur RSUD.
“Tanggal 20 Februari 2026 sudah dijadwalkan kembali RDP lanjutan Komisi I bersama Direktur RSUD, khusus membahas persoalan poli mata,” tegasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Ketua DPRD berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, sekaligus menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Samosir.
Ketika ditanya terkait RDP dimaksud apakah dijadwalkan Komisi l atau Lintas Komisi mengingat sudah ada surat ketiga kepada Ketua DPRD untuk RDP Lintas Komisi, Ketua DPRD menjawab bahwa telah diputuskan di rapat tetap ditindaklanjuti Komisi l.
Sementara itu Ketua Komisi 1 Nonni Sulvia, Anggota Komisi 1 Basaruddin Situmorang dan Magdalena Sitinjak serta Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Iwan Hartono Sihaloho ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban. (***)
