TELUKDALAM, Nisel (Waspada.id): Program MBG Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kotorin oleh ulah oknum Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran setiap dapur, Rabu (15/4).
MBG adalah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui guna mengatasi stunting.
Program ini bertujuan menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Sasaran utama MBG Nasional siswa PAUD, SD,SMP, Balita dan Ibu hamil serta menyusui. Dengan tujuan “Mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan, dan mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Dampaknya mendorong ketahanan pangan desa dan ekonomi lokal melalui penggunaan bahan baku setempat.
Namun sangat disayangkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diduga kuat dikotori gara-gara ulah salah seorang oknum Kordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Nias Selatan inisial DW yang sangat kurang pengawasan dari segala aspek.
Salah seorang pemilik dapur yang namanya tidak mau disebut saat dikonfirmasi sejumlah wartawan menyampaikan bahwa dalam penggunaan angggaran setiap dapur terdapat perbedaan.
“Benar bang, bahwa anggaran setiap dapur MBG terdapat perbedaan. Setiap dipertanyakan kepada DW selaku Korwil memilih bungkam, setiap dihubungi melalui telepon selulernya tidak ada respon atau jawaban,” ujar pemilik dapur.
“Ketidak transparasi tersebut, dalam pemenuhan standar MBG Nasional yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, terdapat perbedaan di setiap dapur. Ini jelas memicu kecemburuan dan dampaknya mempengaruhi pemenuhan standar MBG setiap dapur, dan akibatnya yang menanggung adalah penerima manfaat,” pungkasnya.
Sementara Korwil SPPI SPPG Kabupaten Nias Selatan, DW yang dikonfirmasi terpisah melalui telepon selulernya mengatakan bahwa menu setiap SPPG tentunya berbeda baik dari pemilihan bahan baku serta nilainya, tergantung menu yang disusun oleh Penata Layanan Operasional Gizi di SPPG masing-masing.
Dia menambahkan terkait harga setiap menu itu disesuaikan dengan penggunaan di masing masing SPPG yang acuannya disesuaikan dengan nilai harga pasar sesuai survey lapangan yang dilakukan oleh Kepala SPPG bersama staf.
“Untuk harga setiap menu bisa dicek langsung di sosial Media SPPG SPPG yang ada di Nias selatan,” ucap DW.
Ditanya mengenai nilai harga bahan baku di pasar tidak ada ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya, sebagai Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) apakah tidak mengawasi penggunaan anggaran bahan baku sehingga beberapa SPPG di Nias selatan menggunakan anggaran bahan baku sesuka hati, oknum Korwil DW tidak memberikan tanggapan. (id60)
