LANGKAT (Waspada.id): Bupati Langkat, Syah Afandin, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan tanggap darurat penanganan banjir yang berlangsung, Selasa (2/12). Rapat ini digelar untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana di 16 kecamatan berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, serta pemerintah pusat melalui BNPB.
Rapat dihadiri antaralain, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap, Kabag SDM Polres Langkat Kompol M.Hassan, Danramil 07/Stabat Kapten Inf Edi Susanto, dan Sekdakab Langkat, Amril.
Dalam laporannya, Sekda Langkat menyampaikan perkembangan situasi terbaru berdasarkan data sementara dampak banjir per 2 Desember 2025 yang menyebar di 16 kecamatan di Langkat.
Dari hasil pendataan, jumlah jiwa yang terdampak banjir sebanyak 437.480 jiwa, kepala keluarga yang terdampak sebanyak 115.979 KK, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 19.434 jiwa, dan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 11 orang.
Sekda menegaskan perlunya langkah cepat dan terpadu mengingat curah hujan yang masih tinggi. “Penanganan harus dilakukan segera agar tidak terjadi dampak yang lebih luas,” ujar Amril.
Bupati juga menginstruksikan agar pendistribusian logistik dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan menyasar daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, ia meminta pendataan kerusakan rumah serta fasilitas publik dipercepat sebagai dasar pemulihan pascabencana.
“Pemkab Langkat terus melakukan pendataan, penanganan darurat, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kami berharap dukungan penuh agar pemulihan berlangsung cepat dan tepat sasaran,” ujar Afandin.
Sementara, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menegaskan bahwa BNPB berkomitmen penuh mendampingi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam proses penanganan banjir.
“BNPB akan terus mendampingi pemerintah daerah. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan penanganan dilakukan sesuai standar, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Kabag SDM Polres Langkat, Kompol M. Hassan, memastikan personel kepolisian siap turun membantu proses evakuasi dan pengamanan wilayah. “Personel Polres Langkat siap diturunkan kapan saja untuk mendukung pemerintah daerah dalam penanganan banjir ini,” ujarnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut ada lima keputusan penting yang dihasilkan, yakni: pertama, memperpanjang status tanggap darurat selama 14 hari ke depan, kedua, penguatan koordinasi antara Posko induk dan Posko kecamatan, ketiga, percepatan distribusi logistik ke seluruh titik pengungsian, keempat, penambahan personel dan peralatan evakuasi di wilayah yang masih tergenang, dan kelima, pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.(id24)
