LANGKAT (Waspada.id): Ratusan warga yang terdampak banjir bandang di beberapa kelurahan dan desa di wilayah Kec. Besitang, menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor camat Besitang, Kab. Langkat, Senin (13/4).
Massa yang didominasi oleh emak-emak pada pagi itu terus berdatangan ke titik kumpul di halaman Masjid Raya Besitang dan kemudian mereka memasuki emplasment kantor camat untuk menyampaikan aspirasi terkait masalah bantuan banjir yang belum ada mereka terima.
Kehadiran massa ketika itu disambut oleh Camat Besitang, Restra Yudha, dan beberapa staf. Camat yang baru hadir sekira pukul 10:00 membuka ruang dialog terbuka dengan massa yang telah memenuhi halaman kantor camat.
Dalam dialog tersebut, massa meluapkan kekecewaan mereka karena sebagian besar warga yang terdampak bencana banjir telah menerima bantuan jatah hidup (Jadup), isi hunian rumah dan stimulus ekonomi dari Kemensos yang disalurkan via Kantor Pos.
“Kami menuntut keadilan, kenapa mereka bisa mendapatkan bantuan, sementara kami tidak. Kami juga korban, tapi kenapa sampai kini belum ada kepastian penyaluran Bansos dari pemerintah,” kata Ucok Harahap dengan nada tinggi.
Warga meminta pemerintah supaya berlaku adil terhadap warga yang menjadi korban atas peristiwa bencana yang telah menimbulkan dampak kerugian material yang cukup besar. Mereka memprotes karena Bansos yang telah disalurkan tidak merata kepada menyintas.
Merespon aspirasi warga, Camat Besitang Restra Yudha menyatakan, ia tak tahu sumber data yang digunakan Kemensos menyalurkan bantuan. “Saya tak tau, mungkin Kemensos menggunakan data rumah rusak,” ujarnya.
Restra di hadapan kerumunan massa memohon maaf karena pendataan yang dilakukan pascabencana waktunya sangat terbatas, sementara jumlah korban sangat banyak. Ia menegaskan proses pendataan transparan.
“Sejatinya kami dari kecamatan, kelurahan dan desa sama-sama turun ke lapangan mendata dan prosesnya sangat transparan. Tapi, kenapa kalau pada akhirnya hanya sedikit yang keluar, inilah yang menyulitkan kami,” ujar dia.
Ia menjelaskan, kenapa hanya sedikit data yang keluar, hal ini karena ada verifikasi yang harus dipakai, yaitu kondisi rumah dengan tingkat kerusakan 30 persen. “Saya ingatkan kepada lurah/kades kalau 20 persen tingkat kerusakan masukkan aja, tapi kan ada proses verifikasi lagi, bukan hanya dari kabupaten, tapi ada instansi dan lembaga lain,” ujarnya.
“Kalau kami mendata diluar ketentuan, maka kami bisa kena pidana. Data yang kirim itu saya tandatangani dan dilengkapi matrai, serta setempel,” ujarnya seraya berjanji bahwa pihaknya akan melakukan pendataan kembali dan datanya diumumkan di kantor lurah/desa.
Usai berdialog terbuka yang berlangsung dengan suasana penuh emosional di halaman kantor, sejumlah perwakilan warga melakukan pertemuan khusus di ruang aula kantor camat. Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Langkat, Edy Wijaya.
Untuk memperjuangkan hak terkait kepastian dana Bansos, masyarakat korban banjir dari sejumlah daerah di Langkat berencana akan bersatu melanjutkan aksi demonstrasi yang lebih besar ke Pemkab Langkat, Stabat, Senin (20/4) mendatang.
“Kalau dalam satu minggu ini tidak juga ada jawaban pasti atas tuntutan kami, maka kami akan turun bergerak ke Stabat melakukan aksi serupa sampai tuntutan kami didengar oleh pihak pemerintah,” ujar Linda, salah seorang pimpinan aksi.
Menurut data yang diperoleh dari Kasi PMP Kecamatan Besitang, berdasarkan pendataan awal, jumlah warga yang terdampak banjir di Besitang tercatat sebanyak 5.826 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa 19.527.
Untuk katagori rusak ringan sebanyak 860 rumah, rusak sedang 272 rumah dan rusak berat 359 rumah. Namun, setelah diverfikasi tim kabupaten, jumlah rumah yang terdampak berkurang, yakni rusak ringan 290 rumah, rusak sedang 266 rumah dan rusak berat 266 rumah.
Masalah pendataan rumah ini ternya banyak menuai sorotan oleh masyarakat karena ada dugaan unsur subjektifitas dari oknum yang mendata. Warga menyebutkan ada rumah yang didata rusak berat, padahal faktanya di lapangan tidak demikian. Data yang dinilai tak valid ini pun menjadi bahan kritikan.
Pada dasarnya, warga turun melakukan aksi demo bukan untuk bantuan stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat bencana. Tapi, mereka umumnya menuntut bantuan jatah hidup (Jadup), isi hunian rumah dan stimulus ekonomi dari Kemensos seperti yang telah disalurkan kepada sebagian penyintas. (id24)
