STABAT (Waspada): Sekitar seratusan guru honor yang kecewa dengan hasil ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2023 melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Langkat, Rabu (27/12).
Dalam menggelar aksinya, guru-guru honor tersebut menggunakan seragam hitam dan membawa spanduk, poster serta pengeras suara.
Aksi fdamai ini dipicu ada dugaan kecurangan dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada ujian PPPK yang dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Salah seorang pedemo mengatakan, kenapa hasil SKTT semula senilai 600 berkurang menjadi 400, malah sebaliknya yang rendah malah sebaliknya menjadi tinggi.
“Kami ingin sistem penilaian transparan, ingin SKTT dihapuskan, hasil pengumuman dibatalkan dan ujian PPPK diulang,” teriaknya yang disambut rekannya yang lainnya.
Selanjutnya Pemkab Langkat mengajak perwakilan pedemo untuk melakukan dialog di Kantor Bupati Langkat.
Kepala BKD Langkat Eka Depari dalam kesempatan itu berjanji akan memperjuangkan aspirasi para guru honor Langkat ini ke Pemerintah Pusat khususnya BKN.
“Kami berusaha dan berupaya menjalankan ketentuan yang ada. Ke depan kalau memang Pemerintah Pusat mau menyetujui kita akan memperjuangkan berapapun jumlahnya,” jelasnya.
Di sela dialog Kepala BKD Langkat dengan para guru honor, Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin memasuki ruangan dialog dan disambut Kadis Pendidikan Syaiful Abdi, Sekdakab Amril S.Sos dan para hadirin.
Plt Bupati Langkat Syah Afandin dalam arahan dan bimbingannya mengatakan akan mempertanyakan hal ini ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Saya akan sampaikan langsung tuntutan para guru honor yang merasa dirugikan ke BKN. Yang kedua bagi peserta ujian PPPK 2023 dites tidak lulus, tahun depan kita minta diprioritaskan supaya lulus,” sebut Syah Afandin.
Dia menjelaskan untuk merubah keputusan BKN itu tidak mungkin, namun bisa meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari BKN.
Usai mendengar arahan Plt Bupati Langkat Syah Afandin dilakukan dialog kedua belah pihak. Selanjutnya usai dialog massa membubarkan diri keluar dari Kantor Bupati Langkat. (cbap)
