PANYABUNGAN (Waspada.id): Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Teguh W Hasahatan Nasution, melontarkan kritik terhadap pernyataan Bupati Madina terkait aksi unjuk rasa (Unras) yang menuntut realisasi plasma perkebunan sawit. Ia menyebut pernyataan bupati sebagai ‘nyeleneh’.
“Ini adalah sebuah pernyataan ‘nyeleneh’ dari seorang Kepala Daerah,” ujar Teguh melalui pesan WhatsApp kepada Waspada.id, Rabu (5/11).
Teguh menjelaskan bahwa unjuk rasa diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998. Menurutnya, relevan atau tidaknya tuntutan masyarakat dapat dikaji dan diuji, bukan malah mencari siapa yang berada di belakang aksi tersebut.
“Jika ada pihak di belakangnya rupanya mau diapakan? Penjarakan?” tanyanya. Ia menekankan pentingnya kepala daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Yang betul, kerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah. Kalau tak mampu ‘lambaikan tangan’,” tegasnya.
Kritik ini muncul setelah gelombang unjuk rasa terkait perkebunan sawit, khususnya dari wilayah Pantai Barat, yang menuntut realisasi plasma bagi masyarakat sebesar 20% dari areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan sawit. Dalam dua pekan terakhir, aliansi masyarakat dari berbagai kecamatan dan mahasiswa mendatangi Kantor DPRD dan Kantor Bupati.
Sebelumnya, Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, menyatakan tidak ingin berandai-andai terkait aksi tersebut. Ia juga mengaku mendapat informasi mengenai pihak yang berada di balik setiap aksi masalah perkebunan.
Menanggapi hal itu, Teguh W Hasahatan Nasution justru meminta Bupati fokus pada penyelesaian masalah dan memenuhi tuntutan masyarakat, bukan mencari-cari dalang di balik aksi unjuk rasa. (id100)
