2027 Pemerintah Tingkatkan Target KUR Rp325 Triliun, Naik 10,17 Persen

JAKARTA (Waspada.id): Pada 2027 Pemerintah meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp325 triliun. Target tersebut meningkat Rp30 triliun atau sekitar 10,17% dibandingkan target tahun ini sebesar Rp295 triliun.

"Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar 394 triliun dengan rincian KUR-nya 325 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di kutip, Kamis (12/11/2026). .

Selain KUR reguler, pemerintah juga menetapkan sejumlah target pembiayaan lainnya, yakni Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,4 triliun, kredit investasi produksi industri padat karya Rp600 miliar, serta pembiayaan perumahan Rp30 triliun.

Target pembiayaan perumahan tersebut, kata Airlangga, masih berpeluang ditingkatkan pada semester II-2027. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan melalui KPPS yang menyasar perempuan prasejahtera sebesar Rp30 triliun.

Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas perluasan akses KUR untuk sektor-sektor tertentu, termasuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property. Pemerintah juga mendorong peningkatan pemanfaatan kredit bagi nelayan.

"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk intellectual property, kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya," jekas Airlangg.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan relaksasi kredit bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Relaksasi dilakukan melalui restrukturisasi kredit pada tahun ini, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan mekanisme restrukturisasi hingga tiga tahun.

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT. Bunga KUR ditetapkan sebesar 0% pada 2027 dan 3% pada 2028.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan, realisasi program pembiayaan perumahan hingga 10 November 2026 telah mencapai sekitar Rp30 triliun.

"Capaian tersebut terdiri dari pembiayaan sisi suplai sebesar Rp10 triliun dan sisi permintaan atau demand sebesar Rp19 triliun," kata pria yang biasa dipanggil Ara.

Dari sisi suplai, sambungnya, pembiayaan tersebut mencakup pengembangan perumahan sebesar Rp5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp3 triliun, serta penyedia jasa konstruksi Rp1 triliun.

"Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan telah menjangkau renovasi 95.000 rumah, pembelian 11.000 rumah, dan pembangunan 10.000 rumah, sehingga totalnya mencapai 117.000 rumah," ujarnya.

Ara menyebut, penyaluran pembiayaan terbesar berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dengan nilai Rp13 triliun. Setelah BRI, penyaluran juga dilakukan melalui BTN, BNI, dan Bank Mandiri.

Secara wilayah, Jawa Tengah mencatat penyaluran terbesar sebesar Rp6,7 triliun, disusul Jawa Timur Rp4,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,6 triliun. Menurut Maruarar, program tersebut telah dinikmati oleh sekitar 120.000 orang. (Id88)