48 Negara Hadiri H20, Upaya BPJPH Perkuat Ekosistem Halal Global

JAKARTA (Waspada.id): Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas ekosistem halal sekaligus mendorong Indonesia menjadi pusat halal dunia.

Hal itu disampaikan Haikal dalam acara pembukaan The 5th Summit of Halal 20 (H20)

H20 2026, di Jakarta, Jumat (18/9/2026). H20Vdihadiri oleh 450 partisipan perwakilan dari 48 negara dan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi global dalam membangun ekosistem halal yang semakin terintegrasi dan inklusif.

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana.

Hadir pula Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Food and Drug Safety Republik Korea Yu-Kyoung Oh, Ketua B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid, para duta besar negara sahabat, perwakilan lembaga sertifikasi halal internasional, mitra strategis halal dalam dan luuar negeri. 


Menurut Haikal, halal saat ini tidak lagi terbatas pada kebutuhan umat Islam. Konsep halal telah berkembang menjadi bagian dari perhatian masyarakat global, termasuk terkait kebersihan, transparansi, keterlacakan, dan kepercayaan terhadap suatu produk.

“Halal bukan lagi milik umat Islam semata. Halal menjadi milik semua orang,” kata Haikal.

Ia mengatakan, perkembangan industri halal di berbagai negara menunjukkan semakin luasnya penerimaan terhadap produk halal. Karena itu, cakupan sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya diarahkan pada makanan dan minuman, tetapi juga pakaian, kosmetik, obat-obatan, serta barang gunaan lainnya.

Haikal menilai penguatan ekosistem halal juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyebut pemerintah telah memberikan kemudahan melalui kebijakan sertifikasi halal gratis bagi UMKM. BPJPH juga menargetkan proses sertifikasi dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam dengan dukungan pendamping yang terlatih.

“Sudah ada 124.000 orang pendamping kami di seluruh Indonesia yang bersiap untuk menyambut Wajib Halal Oktober atau WHO,” ujarnya.

Dorong Kerja Sama Halal Internasional

Haikal mengatakan H20 menjadi momentum untuk memperkenalkan sistem jaminan produk halal Indonesia kepada dunia sekaligus memperkuat kerja sama internasional.

Menurut dia, Malaysia menjadi salah satu mitra terdekat Indonesia dalam pengembangan ekosistem halal. BPJPH menargetkan pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini.

“Setelah itu, ini sebenarnya merupakan persiapan untuk pada September 2027 kita membuat ASEAN Halal Council,” katanya.

Ia melanjutkan, forum tersebut diharapkan menjadi pijakan menuju pembentukan World Halal Council pada 2028.

Haikal mengatakan penguatan kerja sama halal penting karena industri halal telah memiliki nilai ekonomi yang besar. Ia menyebut kontribusi halal value chain di Indonesia saat ini mencapai 27 persen.

“Halal itu untuk kesehatan, halal itu untuk pertumbuhan, halal itu untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Percepatan Sertifikasi Halal

Mengenai cakupan sertifikasi halal yang masih relatif terbatas dibandingkan jumlah pelaku usaha di Indonesia, Haikal mengatakan kondisi tersebut bukan disebabkan adanya hambatan dalam proses sertifikasi.

Ia menyebut jumlah sertifikasi yang diterbitkan mengikuti jumlah pelaku usaha yang mendaftar serta kapasitas layanan yang tersedia.

BPJPH, kata dia, sebelumnya menargetkan mampu menerbitkan 10.000 sertifikat halal per hari. Saat ini, realisasinya disebut telah mencapai rata-rata 14.000 hingga 15.000 sertifikat per hari.

Meski demikian, Haikal memperkirakan perjalanan menuju cakupan sertifikasi halal yang lebih luas membutuhkan waktu panjang mengingat jumlah pelaku usaha di Indonesia sangat besar.

“Mudah-mudahan pada akhir 2029 pun target saya baru 25 sampai 30 persen. Memang perjalanan halal itu panjang, karena banyaknya para pengusaha di Indonesia,” ujarnya.