51,2 Persen Dana Belanja Pemerintah Pusat Dinikmati Warga Tak Mampu 51,2 Persen Dana Belanja Pemerintah Pusat Dinikmati Warga Tak Mampu 51,2PersenDanaBelanjaPemerintahPusatDinikmatiWargaTakMampu

JAKARTA (Waspada) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga Mei 2033, sebesar 51,2 persen dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 714,6 triliun, dinikmati warga tak mampu.

"Ini langsung masuk ke dalam rumah tangga dan membantu mereka yang tak mampu, terutama masyarakat miskin," kata Menkeu dalam konferensi pers 'APBN Kita', Senin (26/6), di Jakarta.

Menurutnya, jika dilihat untuk bantuan PKH sebesar Rp 14,7 triliun disalurkan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat. Kartu sembako Rp 16,1 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun bagi 96,7 juta jiwa masyarakat untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Mereka kalau sakit bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa mengeluarkan biaya, karena pemerintah sudah membayar Rp 19,3 triliun hingga Mei 2023 untuk 96,7 juta jiwa, terutama kelompok miskin dan rentan," terangnya.

Selain itu, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.

Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, untuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp 365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai. Lalu juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp 163,2 miliar lewat 120 traktor dan 100 cultivator.

Berikutnya, bantuan ternak Rp 57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor hewan ternak. Kemudian bantuan benih ikan, kepiting dan udang Rp 14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.

Di bidang pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 5,3 triliun kepada 9,6 juta siswa untuk program Indonesia Pintar. Kemudian, Rp 5,8 triliun untuk program KIP kuliah bagi 692 ribu mahasiswa.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama juga memberikan dana BOS (biaya operasi sekolah) Rp 5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp 1,78 triliun untuk 192 PTN," terangnya.

                                Surplus 

Menkeu menuturkan, selama 5 bulan terakhir pemerintah sukses menjaga realisasi pendapatan yang lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah. Terlihat dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat surplus total sebesar Rp204,3 triliun.

"Ini artinya 0,97 persen dari total produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini. Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 390,5 triliun," jelas Sri Mulyani.

Dia tegaskan bahwa kinerja APBN sampai dengan akhir Mei masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.209,3 triliun.

"Artinya 49,1 persen dari target APBN tahun ini sudah tercapai. Ini menunjukan pertumbuhan 13 persen dibandingkan penerimaan negara bukan Mei 2022 lalu," imbuh dia.

Sementara dari sisi pengeluaran, meskipun belanja negara pada Mei 2033 mengalami kenaikan, namun jumlahnya masih lebih kecil dibanding pendapatan negara.

"Sisi belanja negara mencapai Rp1.005 triliun. Ini artinya 32,8 persen dari total belanja negara sudah dibelanjakan sehingga terjadi kenaikan 7,1 persen," jelas Menkeu. (J03)