Alergi Bobby Mekarkan Provinsi

Bobby takut kehilangan kawasan industri, kendali politik, dan legitimasi sebagai pemimpin provinsi terluas di Sumatera.

---

Bobby Nasution tak pernah menyembunyikan alerginya. Di depan Mendagri Tito Karnavian, dalam ruangan ber-AC Hotel Santika Dyandra, ia meledak. Bukan soal APBD atau inflasi. Alerginya justru soal mimpi: mimpi 3,5 juta orang di pesisir timur Sumatera Utara yang ingin lepas, berdiri sendiri sebagai provinsi baru.

"Kalau dimekarkan sama Pak Bupati, nggak jadi kami buat di sana," ucap Bobby, menyeret nama Baharuddin Siagian, Bupati Batu Bara, ke dalam arena. Nada santai, tapi mata tajam: rencana kawasan industri terpadu bersama Danareksa di Batu Bara bakal batal jika jadi bagian provinsi baru. "Sama kayak cabai, kita banyak fokuskan di Batu Bara. Kalau jadi mekar, nggak jadi kita buat ini, Pak."

Lucu. Seorang gubernur yang baru saja menjabat, malah mengancam akan menghentikan investasi jika rakyatnya berani bermimpi besar.

Tapi Bobby tak main-main. Ia membawa data untuk mempermalukan: Batu Bara masih 70 persen hidup dari transfer pusat. Sumut, katanya, sudah 60 persen mandiri lewat PAD. "Jangan hanya gerakan politiklah," sergahnya. Seolah-olah mimpi 3,5 juta jiwa cuma gimik politik, bukan jeritan sejarah.

Gerakan ini bukan wacana dadakan. Kajian akademiknya, kata Muslim Simbolon, Ketua Komite Pemekaran Sumatera Pantai Timur, sudah matang sejak 2013, menembus moratorium, dan kini kembali menguat. Enam kabupaten/kota siap bergabung: Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Tanjungbalai. Wilayah bergaris pantai 400 kilometer dengan potensi perkebunan, pertambangan, dan perikanan melimpah—tapi kontribusinya terhadap pembangunan daerah tak pernah seimbang.

Data Bank Indonesia Februari 2025 memperkuat argumen ini: perekonomian Sumut memang didominasi sektor primer, tapi distribusinya tak merata. Produksi perikanan 386 ribu ton tahun 2023 terkonsentrasi di Pantai Timur, tata kelola keuangannya? Terus tertinggal.

Bobby bukan anti pemekaran, tapi anti timing. "Indikatornya diperbaiki dulu," ujarnya. Tapi siapa yang menentukan kapan cukup baik? Jika menunggu Batu Bara mandiri finansial dulu, mimpi itu mati di tengah jalan. Paradoksnya: daerah dibiarkan tertinggal karena tak mandiri, tapi tak bisa mandiri karena selalu tertinggal.

Bobby membuka kotak Pandora: jika moratorium dibuka, bukan cuma provinsi baru yang lahir, tapi penggabungan daerah juga bisa terjadi. "Takutnya bukan malah berkembang, hilang pula nanti. Bukannya mekar, malah menciut." Ancaman halus: berani mekar, Batu Bara malah diserap kembali.

Tapi Bobby terlihat seperti penjaga benteng rapuh: mempertahankan Sumut utuh bukan karena cinta, tapi takut kehilangan kawasan industri, kendali politik, dan legitimasi sebagai pemimpin provinsi terluas di Sumatera dengan 33 kabupaten/kota.

Sementara M. Rafiq, tokoh senior Gerindra Batu Bara, melihat ini sebagai window of opportunity : "Sumatera Utara terlalu luas. Pembentukan Provinsi Sumatera Timur adalah pilihan rasional dan mendesak." Bukan ambisi pribadi, tapi amanat reformasi untuk mendekatkan pelayanan publik.

Yang menarik, Bobby sendiri adalah produk pemekaran politik. Dari Wali Kota Medan ke Gubernur Sumut, ia tahu betul bagaimana fragmentasi bisa jadi tangga kekuasaan. Tapi kini, ketika fragmentasi itu datang dari bawah, dari rakyat yang muas dengan sentralisme Medan, alerginya muncul.

Di balik retorika "fokus pembangunan", ada ketakutan kehilangan dominasi. Bobby ingin membangun Batu Bara sebagai backyard industri Sumut, bukan sebagai ibu kota provinsi baru. Ia ingin cabai dan kawasan industri tetap di bawah kendali Medan, bukan dikelola pemerintahan baru di Tanjungbalai atau Kisaran.

Tapi sejarah pemekaran di Indonesia selalu penuh paradoks: moratorium Jokowi menghentikan laju pembentukan daerah baru, tapi tak pernah mematikan aspirasi. Larangan justru membuat mimpi lebih liar. Muslim Simbolon dan kawan-kawan tahu ini. Mereka tak buru-buru, susun kajian akademik, bangun dukungan lintas elit, dan tunggu waktu.

Bobby mungkin menang pertempuran hari ini. Tapi perangnya baru dimulai. Dan dalam perang mimpi, yang kalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling takut kehilangan.

Sementara 3,5 juta orang di pesisir timur terus menatap laut. Mereka tahu, ombak tak pernah bertanya izin untuk memecah pantai—seperti halnya gelombang pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur.