Angkatan Puteri Al Washliyah Banten Dukung Audit Forensik Keuangan Haji

TANGERANG SELATAN (Waspada.id): Pimpinan Wilayah Angkatan Puteri Al Washliyah (APA) Provinsi Banten mendukung usulan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan dana umat dikelola dengan baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah.

Ketua PW APA Banten, Halimatur Ruhiyah, mengatakan dana haji berasal dari tabungan masyarakat yang dikumpulkan dengan penuh kesabaran. Karena itu, sudah sewajarnya pengelolaannya diperiksa secara menyeluruh.

"Banyak calon jemaah yang menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, lalu masih harus menunggu lama untuk berangkat. Kami mendukung audit forensik ini karena tujuannya baik, yaitu memastikan dana mereka terjaga dan dikelola secara amanah," kata Halimatur di Serang, Selasa (29/9/2026).

Usulan audit forensik ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana, Senin (28/9/2026). Presiden ingin mengetahui kondisi sebenarnya dari keuangan haji, sehingga pembenahan ke depan bisa dilakukan dengan tepat. Kementerian Haji dan Umrah pun akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaannya.

Dalam pertemuan yang sama, Presiden juga meminta agar biaya haji tidak memberatkan jemaah. Presiden menyarankan komposisi sekitar 52 persen biaya ditanggung jemaah dan 48 persen berasal dari nilai manfaat dana haji.

Menurut Halimatur, dua arahan tersebut saling berkaitan. Nilai manfaat yang ikut menopang biaya keberangkatan jemaah bersumber dari dana yang dikelola BPKH. Artinya, semakin sehat pengelolaan dana haji, semakin besar pula peluang biaya yang ditanggung jemaah bisa tetap ringan.

"Jadi audit ini sebenarnya menyentuh kepentingan jemaah secara langsung. Kalau kondisi keuangannya diketahui dengan jelas, pemerintah bisa menyusun kebijakan biaya yang adil dan berkelanjutan, tidak hanya untuk jemaah tahun ini, tapi juga untuk yang masih menunggu giliran," ujarnya.

Ia berharap audit dilaksanakan secara independen dan profesional, lalu hasilnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan seperti itu, kata dia, akan memperkuat kepercayaan umat terhadap pengelolaan dana haji.

Halimatur memandang audit ini sebagai ruang perbaikan bersama. Ia meyakini semua pihak, termasuk BPKH, memiliki niat yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

"Yang sudah berjalan baik bisa ditunjukkan kepada masyarakat, dan yang masih perlu dibenahi bisa diperbaiki bersama. Ujungnya sama, yaitu kemaslahatan jemaah," tuturnya.

APA Banten juga berharap pemerintah menyampaikan perkembangan audit dengan bahasa yang mudah dipahami, agar calon jemaah tidak merasa cemas. Menurut Halimatur, penjelasan yang jelas dan menenangkan sama pentingnya dengan proses audit itu sendiri.

Sebagai bentuk dukungan, APA Banten siap membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat melalui jaringan majelis taklim dan kader di kabupaten dan kota se-Banten.

"Berhaji adalah impian banyak orang, dan untuk mewujudkannya mereka rela berkorban banyak hal. Semoga langkah pemerintah ini membawa kebaikan dan ketenangan bagi seluruh jemaah haji Indonesia," pungkasnya.(id11)