Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

BAM DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Persoalan Lahan Di Aceh Timur

Redaksi
Redaksi
Minggu, 22 November 2026 - 1.37 PM WIB
BAM DPR RI Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Persoalan Lahan Di Aceh Timur
Anggota BAM DPR RI Yanuar (dok DPR)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Penyelesaian persoalan lahan di Aceh Timur dinilai membutuhkan pendekatan sosial yang lebih menyeluruh, tidak semata-mata bertumpu pada aspek hukum dan administratif.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Yanuar menilai pemahaman terhadap kondisi dan dinamika masyarakat setempat menjadi bagian penting untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.

Pandangan itu disampaikan Yanuar dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Banda Aceh untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan yang melibatkan Serikat Petani Aceh Timur dan PT Bumi Flora. Dalam pertemuan tersebut,

BAM mendengarkan penjelasan perusahaan serta berbagai masukan dari pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai persoalan yang berkembang di sekitar wilayah perkebunan.

Yanuar menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah dan dinamika sosial masyarakat setempat.

“Pada akhirnya, saya melihat ini bukan konflik agraria sebenarnya, tetapi cara kita melakukan pendekatan sosial yang ada di wilayah tersebut,” ujar Yanuar dalam kegiatan penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).

Menurut Yanuar, persoalan tersebut memiliki riwayat panjang, mulai dari masa Orde Baru, kembali mengemuka pada masa transisi Reformasi sekitar 1998–1999, hingga berlanjut pada periode konflik Aceh sekitar 2001.

Karena itu, penyelesaiannya perlu mempertimbangkan perkembangan situasi dari waktu ke waktu, bukan hanya melihat kondisi administratif dan hukum saat ini.

Ia berpandangan, berbagai aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam pertemuan tersebut harus diklarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah, ATR/BPN, perusahaan, dan aparat penegak hukum perlu dilibatkan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai duduk persoalan serta memastikan setiap informasi yang berkembang sesuai dengan fakta di lapangan.

“Jadi, kita harus bisa memetakan siapa saja yang terlibat, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat Aceh Timur justru terprovokasi oleh pihak-pihak yang belum tentu memahami persoalan sebenarnya,” tegasnya dikutip dari Parlementaria.

Lebih lanjut, Yanuar mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh Timur. Menurutnya, kondisi daerah yang kondusif akan memberikan kepastian bagi kegiatan investasi. Hal tersebut juga berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ia menegaskan, apabila penelusuran menemukan tindakan yang melanggar hukum, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak boleh langsung dijadikan dasar penindakan tanpa adanya fakta yang jelas.

“Investasi ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, kita harus menjaga agar situasi di Aceh Timur tetap kondusif, tanpa mengabaikan penyelesaian persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat,” tutur Yanuar.

Sementata itu, dalam hal penyelesaian persoalan lahan di Aceh Timur, Asisten I Sekretaris Daerah Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh kini tengah melakukan penataan dan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang HGU. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen administrasi, data pertanahan, dan kondisi aktual di lapangan sehingga berbagai persoalan penguasaan lahan dapat dipetakan secara lebih jelas.

Syakir menilai, sinkronisasi data dan koordinasi antarpihak menjadi bagian penting untuk menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan BAM DPR RI dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat membantu mempercepat proses penataan tersebut.

Ia menegaskan bahwa upaya penataan HGU tidak dimaksudkan untuk menghambat kegiatan investasi. Sebaliknya, proses tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian bagi perusahaan, serta memastikan hak masyarakat terlindungi.

Langkah penataan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan, memberikan kepastian hukum serta menjamin hak-hak masyarakat secara adil dan bermartabat,” pungkasnya. (id10)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement