Beri Subsidi Pembelian Mobil Listrik, Pengamat Pertanyakan Keberpihakan PemerintahBeri Subsidi Pembelian Mobil Listrik, Pengamat Pertanyakan Keberpihakan PemerintahBeriSubsidiPembelianMobilListrik,PengamatPertanyakanKeberpihakanPemerintah

JAKARTA (Waspada): Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menyoroti rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian mobil listrik sekitar Rp 80 juta dan Rp 40 juta untuk mobil hibrida.

Pemberian subsidi tersebut tentu layak ditentang. Sebab, tak layak subsidi diberikan kepada orang atau perusahaan yang secara ekonomi sudah mampu, kata M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada waspada.id, di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, Subsidi pada umumnya diberikan kepada orang yang tidak mampu.

Kelompok ini di subsidi karena memang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Karena itu, sebagai wujud tanggung jawab, negara harus memberi subsidi kepada rakyat yang tak mampu tersebut, paparnya.

"Jadi, aneh kalau negara harus mensubsidi perusahaan untuk pembelian mobil listrik atau mobil hibrida. Hal itu tentu dapat menyayat hati rakyat yang tak mampu, tukas M. Jamiluddin Ritonga.

Padahal,lanjut Ritonga, kalau subsidi sebesar itu diberikan kepada rakyat miskin, tentu akan banyak yang terangkat dari kemiskinan. Sebab, uang sebesar itu sudah dapat mensubsidi banyak pengusaha mikro.

Ritonga pun menyebut, namun untuk rakyat kecil pemerintah tampaknya sulit memberi subsidi yang relatif besar.

Subsidi sebesar itu terkesan hanya layak diberikan kepada pihak-pihak yang mampu.

Jadi, menurut Ritonga, wajar kalau semakin banyak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

"Rakyat kecil terkesan hanya berhak mendapat subsidi ratusan ribu saja," tandasnya.

Karena itu, tambah Ritonga, selayaknya Pemerintah membatalkan pemberian subsidi tersebut. Kalau negara memang punya uang, lebih baik berikan subsidi kepada usaha mikro.

Pelaku usaha mikro sudah terbukti mampu bertahan dikala resesi. Karena itu, memberi subsidi kepada mereka akan lebih bermanfaat daripada pengusaha besar.

Itupun kalau pemerintah ini masih berpihak kepada rakyat kecil.

"Keberpihakan itu harus dibuktikan, bukan hanya slogan belaka," pungkas M. Jamiluddin Ritonga . (J05)