BGN Gandeng Kemendikdasmen, Adopsi SIPLah untuk Perkuat Pengadaan MBG

JAKARTA (Waspada.id): Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk memperkuat tata kelola pengadaan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama dilakukan dengan mengadopsi sistem pengadaan yang telah diterapkan Kemendikdasmen, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan BGN dalam mengelola pengadaan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah di Auditorium Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemilihan SIPLah didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem tersebut telah berjalan dan dapat menjadi rujukan dalam membangun mekanisme pengadaan yang lebih terstruktur.

BGN juga mengembangkan sistem pemasok terverifikasi (verified supplier) untuk memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar kualitas dan keamanan.

Langkah ini dinilai penting mengingat besarnya skala program MBG yang membutuhkan pengadaan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menyebutkan BGN memiliki anggaran sekitar Rp144 triliun per tahun. Dari alokasi Rp15.000 per porsi yang dipaparkan, sekitar Rp10.000 diperuntukkan bagi pembelian bahan baku makanan.

Dengan jumlah penerima manfaat yang disebut mencapai sekitar 58 juta orang per hari, kebutuhan belanja bahan baku diperkirakan mencapai Rp580 miliar sehari. Jika diasumsikan terdapat 20 hari operasional dalam sebulan, nilai tersebut setara sekitar Rp11,6 triliun per bulan.

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pengelolaan pengadaan dan rantai pasok menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Selain memastikan ketersediaan bahan pangan, BGN juga berupaya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan produsen maupun konsumen.

Sudaryono menjelaskan, pembelian bahan pangan diharapkan dapat mengacu pada ketentuan harga pemerintah. Ketika harga pasar berada di bawah harga acuan, mekanisme pengadaan diharapkan dapat membantu melindungi peternak dan produsen.

Sebaliknya, ketika harga komoditas meningkat, pengadaan perlu mempertimbangkan ketentuan harga yang berlaku untuk menjaga efisiensi belanja.

Dengan skala pembelian yang besar, pengadaan MBG juga berpotensi memberikan dampak terhadap pergerakan harga dan pasokan komoditas pangan di berbagai daerah.

UMKM Jadi Bagian Rantai Pasok

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN turut mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 83,60 persen dari sekitar 80.000 pemasok yang tercatat merupakan UMKM. Selebihnya terdiri atas koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), dan badan usaha milik daerah (BUMD).

Keterlibatan UMKM tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi program MBG, sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal.

Untuk menjaga kualitas pasokan, BGN bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengembangkan sistem verifikasi pemasok. Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bahan pangan yang disalurkan memenuhi persyaratan kualitas, kesegaran, dan kelayakan konsumsi.

BGN juga menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan pengadaan. Dengan demikian, besarnya anggaran dan kebutuhan bahan pangan dapat dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Target Implementasi Penuh Januari 2027

Dalam rangka memperluas pelaksanaan program, BGN telah menjalankan tahap uji coba di 40 titik dengan melibatkan sekitar 400 pemasok.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh program MBG pada Januari 2027, dengan kebutuhan sekitar 26.700 dapur untuk melayani penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Tahapan persiapan dijadwalkan berlangsung mulai November 2026 melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dan peluncuran awal, dilanjutkan peluncuran besar pada Desember 2026, sebelum implementasi penuh pada Januari 2027.

Kerja sama dengan Kemendikdasmen melalui SIPLah menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kesiapan sistem pengadaan dan mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.

MBG Dukung Pendidikan Karakter

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan positif dan memperkuat pendidikan karakter peserta didik.

Menurut dia, MBG sejalan dengan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur tepat waktu.

Mu'ti menjelaskan, kegiatan makan di sekolah dapat menjadi sarana menanamkan nilai-nilai karakter, seperti kedisiplinan, kebersihan, kesabaran, toleransi, dan rasa syukur.

Pembiasaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana, mulai dari mengantre saat menerima makanan, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah makan, hingga menghargai makanan yang disajikan.

Dia juga menilai terdapat kaitan antara penyediaan makanan bergizi dengan tingkat kehadiran serta semangat belajar peserta didik.

“Banyak penelitian menunjukkan kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Banyak anak berangkat ke sekolah karena mendapatkan makanan sehat dan bergizi,” kata Mu'ti.

Karena itu, dia berharap kerja sama antara Kemendikdasmen dan BGN dapat memastikan layanan MBG semakin tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Mu'ti turut menekankan pentingnya koordinasi agar pelaksanaan program tidak mengganggu jam belajar di sekolah. Pengaturan distribusi makanan dan keterlibatan satuan pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan adalah penggunaan dapur di lingkungan sekolah (school kitchen), sehingga penyediaan makanan dapat lebih terintegrasi dengan aktivitas pendidikan.

“MBG ini adalah bagian dari upaya kita membangun generasi Indonesia yang sehat dan kuat. Insya Allah, dengan sinergi dan visi yang sama, niat kita bersama membangun generasi Indonesia akan dapat terwujud,” ujarnya.(id11)