Bobby “Meninggi”, Mualem “Pergi”

Seakan-akan tanah di republik ini bisa dibagi seperti warisan keluarga—siapa cepat dia dapat, siapa dekat dia disepakat.

Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek—empat nama yang terdengar seperti daftar menu kuliner laut khas pesisir Aceh Singkil. Tapi jangan salah, kini keempat pulau itu berubah status menjadi menu konflik antara dua provinsi bertetangga: Aceh dan Sumatera Utara. Semuanya gara-gara satu surat sakti dari Kemendagri yang tiba-tiba menjewer peta, menyeret keempat pulau itu dari pelukan Aceh ke pangkuan Sumut. Tanpa ba-bi-bu, tanpa semeja, apalagi semeja makan.

Rabu, 4 Juni 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution datang berkunjung ke Banda Aceh. Katanya mau “silaturrahmi”. Tapi jangan bayangkan suasananya seperti reuni dua sahabat lama. Ini bukan kunjungan nostalgia, melainkan semacam safari politik beraroma gugatan teritorial. Dan di sinilah letak lakon satirnya: Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, hanya menyambut sebentar di Pendopo, sebelum pamit—bukan karena ada tamu negara, tapi karena katanya harus ke Aceh Barat Daya. Tinggallah Bobby, duduk manis bersama para staf, di ruang yang mendadak dingin meski tanpa AC tambahan.

Mualem, tampaknya, memang sudah "kesal bin bosan" dengan gaya Jakarta dan Medan yang main copot-copot wilayah. Seakan-akan tanah di republik ini bisa dibagi seperti warisan keluarga—siapa cepat dia dapat, siapa dekat dia disepakat. Dan Bobby, dengan gaya khas menantu mantan presiden, datang membawa "solusi damai": empat pulau dikuasai Sumut, tapi dikelola bareng. Kolaboratif, katanya. Kedengarannya bijak, padahal terasa seperti minta maaf setelah menampar orang Aceh, lalu mengajak selfie.

Pulau-pulau itu bukan sembarang gugusan karang di lautan tenang. Ia punya sejarah, jejak administrasi, bahkan semangat kolektif masyarakat Aceh Singkil yang merasa tanah itu bagian dari hidup mereka. Ada peta kesepahaman tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut yang disahkan Kemendagri juga—tapi kini dipinggirkan. Mengapa? Mungkin karena peta itu terlalu usang untuk generasi yang percaya bahwa semua bisa di-upload ke PBB dan backup di-cloud.

Apa daya, rupanya peta batin masyarakat kalah oleh peta digital. Identitas kultural digantikan koordinat GPS. Dan silaturrahmi antar-gubernur pun berubah jadi ajang basa-basi geopolitik, di mana satu pihak duduk dengan proposal, dan pihak lain justru berdiri dan pergi berlalu begitu saja.

Di negeri ini, kita masih percaya hukum bisa jadi panglima. Tapi lebih sering, yang jadi panglima adalah disposisi, lobi, dan relasi. Maka pantaslah bila Mualem memilih pergi: sebab lebih baik berjalan ke Aceh Barat Daya ketimbang duduk mendengarkan ide pengelolaan wilayah yang sudah “dirampas duluan”.

Empat pulau kini jadi cermin: siapa yang merasa memiliki tanah, siapa yang berani merebutnya, dan siapa yang hanya datang menawarkan kompromi setelah semuanya dideklarasikan milik sendiri.

Dan kita, rakyat biasa, hanya bisa menonton—dari pantai—menanti siapa yang akan mengibarkan bendera lebih tinggi di atas karang yang semakin retak itu: Bobby atau Mualem (Aceh)—yang negara pun dilawan jika sewenang-wenang, apalagi cuma sekelas menantu bekas presiden. Ini Aceh, Bung! Mungkin itu dalam benak mereka yang kini diremeh-temehkan Jakarta!