Bobby Nasution Dinilai Gagal Benahi Kota MedanBobby Nasution Dinilai Gagal Benahi Kota MedanBobbyNasutionDinilaiGagalBenahiKotaMedan

MEDAN (Waspada): Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan hingga hari ini tetap konsisten dengan narasi mengkawal perkembangan apa yang terjadi di Kota Medan.

"Kami menilai banyak pekerjaan infrastruktur yang amburadul, mulai dari proyek drainase, lampu pocong, over pass, perbaikan jembatan hingga pengerjaan Lapangan Merdeka yang sampai hari ini tak kunjung usai," ujar Ridho Fahrezy (foto) selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan, dalam keterangan tertulis yang salinan ya diterima Waspada, di Medan, Jumat (10/11).

Berdasarkan pemantauan HMI Cabang Medan, hingga hari ini proyek yang dijalankan oleh Walikota Medan terkesan kejar target dan asal-asalan, sehingga tidak mendapatkan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek manfaatnya.

Lihat saja pekerjaan proyek hari ini, banyak masyarakat yang terdampak dari proyek tersebut. Di Jalan H.M Yamin dan Jalan Abdullah Lubis misalnya, akibat dari pekerjaan di daerah tersebut banyak UMKM yang mesti “tutup toko” lebih cepat karena pekerjaan terlalu lama.

Dengan ini hasil dari proyek tersebut dinilai tidak melihat rasa keadilan bagi masyarakat yang beraktivitas mendirikan UMKM. Begitu juga bagi para pengguna jalan, yang merasa sampai hari ini Kota Medan betul-betul macet di berbagai tempat.

“Sampai hari ini kita tidak mengerti bagaimana proyeksi Pak Wali untuk pembangunan Kota Medan. Kemarin beliau sampaikan ‘lampu pocong’ sudah direncanakan dengan matang, nyatanya diakui sendiri bahwa itu proyek total loss," imbuhnya.

Sekarang, lanjutnya, merambat pada pekerjaan over pass di Jalan Kereta Api, coba kita lihat apa urgensinya.

"Kalau judulnya ingin mengurai kemacetan masih banyak solusi yang tidak perlu menghambur-hamburkan APBD, sehingga dapat didistribusikan pada sub-pekerjaan yang lain,” ujarnya lagi.

Karenanya, HMI Cabang Medan minta Pak Wali peduli lah sama masyarakat Medan. Medan ini kota besar, banyak SDM berpotensi yang dapat diminta masukannya.

Pun jangan sudah dekat akhir periode semua pekerjaan dikejar target tanpa memikirkan aspek manfaat dan efisiensi kerjanya. Kondisi kita sebagai masyarakat yang merasa kesulitan akibat semua pekerjaan ini.

Hal ini juga perlu menjadi ingatan keras sebab ini kesekian kalinya kami memberi masukan. Jika tidak diindahkan kami minta Pak Presiden harus turun gunung urus persoalan Medan.

"Mohon diingat bagi warga Medan kasus “lampu pocong” sampai hari ini belum usai. Baik dari pengembalian uang oleh kontraktor, dan siapa tersangka di balik ini juga belum ada. Malah kita heran ketika BPK RI memberikan predikat WTP kepada Pemko Medan,” katanya.

HMI Cabang Medan sebagai organisasi kontrol sosial akan senantiasa konsisten memperhatikan kinerja Pemerintah Kota Medan yang mendahulukan kepentingan masyarakat Kota Medan. (rel)