Buka Persidangan DPR Usai Reses, Puan Singgung Kasus Penyadapan

JAKARTA (Waspada.id): Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di rapat paripurna saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 setelah dewan menjalani masa reses, menyinggung soal kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Puan pun memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI. “Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain yang menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Puan menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.

Sebagai informasi, berikut adalah sejumlah isu yang menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan:

1. Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;

2. penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;

3. penanganan kasus perundungan anak;

4. upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;

5. percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;

6. gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;

7. perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;

8. evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak;

9. kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

10. pemerataan program revitalisasi sekolah;

11. perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; dan

12. penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. (id10)