Bupati Labura Dilaporkan Ke KPK Dugaan Suap Dan Fee ProyekBupati Labura Dilaporkan Ke KPK Dugaan Suap Dan Fee ProyekBupatiLaburaDilaporkanKeKPKDugaanSuapDanFeeProyek

AEKKANOPAN (Waspada): Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait dugaan suap dan fee proyek.

Laporan warga dan anggota DPRD Labura tersebut terkait dugaan suap jual beli jabatan dan setoran fee proyek dari rekanan kontraktor pada Bupati Labura Hendriyanto Sitorus dengan registrasi laporan nomor 20XX-E-00785.

Selain itu, Hendriyanto Sitorus kembali dilaporkan ke KPK-RI dengan laporan berbeda bahwa adanya dugaan suap pengesahan Peraturan Bupati (Perbup) dengan registrasi laporan nomor 20XX-E-03754.

Dalam laporan tersebut dikabarkan adanya bukti transfer dari beberapa bank yang disetorkan pada orang dekat Hendriyanto Sitorus. Bukti laporan juga dilampirkan berbentuk screenshot percakapan via chat WhatsApp.

Bupati Labura Hendriyanto Sitorus dikonfirmasi Waspada via chat WhatsApp, Sabtu (3/9) tidak bersedia memberikan komentar atau tanggapan terkait laporan dugaan suap dan pengesahan Perbup.

Ketika ditanya, apa tanggapan Bupati Labura terkait laporan tersebut dan apakah pernah diperiksa KPK-RI dengan dugaan kasus jual beli jabatan, fee proyek, suap Perbup atau dugaan kasus lainnya. Namun Hendriyanto Sitorus tidak bersedia berkomentar lebih banyak.

Hendriyanto Sitorus hanya menjawab "Terimakasih infonya ya bang", ucapnya membalas chat Waspada via WhatsApp.

Salah seorang penyidik KPK belum lama ini pada Waspada membenarkan adanya masuk laporan dugaan suap yang dilakukan kepala daerah Kabupaten Labura Hendriyanto Sitorus.

"Laporan masih ditelaah dan dipelajari siapa yang terlibat kasus dugaan suap. Sebahagian alat bukti yang dilampirkan cukup akurat, untuk proses perkembangan kasusnya nanti akan dikabari," sebut seorang penyidik KPK. (c04).