Cara Prabowo Bergeser dari Bayangan Jokowi

Oleh: Dr Usman Lamreung

Perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026 harus dibaca lebih jauh daripada sekadar evaluasi kinerja para menteri. Saya melihatnya sebagai upaya penting menata ulang pusat gravitasi kekuasaan nasional: dari konfigurasi politik yang dibangun untuk memenangkan Pilpres 2024 menuju kepemimpinan yang lebih mandiri, dengan Prabowo sebagai pengendali utama pemerintahan.

Masalahnya bukan apakah Prabowo masih membutuhkan koalisi, melainkan apakah ia akan terus terikat pada kompromi politik yang membatasi otonomi kepresidenannya.

Dalam politik, koalisi elektoral dan koalisi pemerintahan memiliki logika berbeda. Koalisi elektoral dibentuk untuk memenangkan pemilu melalui pertemuan kepentingan, pertukaran dukungan, dan pembagian insentif politik. Setelah kemenangan diperoleh, presiden menghadapi tuntutan berbeda: memastikan pemerintahan berjalan efektif, menentukan prioritas kebijakan, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat.

Prabowo memenangkan Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan koalisi besar. Jaringan politik Joko Widodo turut menjadi bagian penting dalam konfigurasi kemenangan tersebut. Namun, dukungan yang menentukan kemenangan tidak semestinya berubah menjadi hak permanen untuk memengaruhi keputusan strategis Presiden.

Di sinilah makna politik reshuffle Oktober. Prabowo sedang menunjukkan bahwa dukungan pada masa pemilu tidak identik dengan hak untuk mengendalikan pemerintahan setelah pemilu.

Perubahan pada 1 Oktober mencakup sejumlah posisi strategis. Pratikno tidak lagi menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara Sugiono berpindah dari Menteri Luar Negeri ke posisi tersebut. Arrmanatha Nasir kemudian dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri. Pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto juga menjadi bagian penting dari penataan kekuasaan.

Sejumlah analis menilai perubahan itu memperkuat konsolidasi Presiden sekaligus mengurangi pengaruh sejumlah figur yang dekat dengan Jokowi. Channel NewsAsia pada 6 Oktober 2026 mencatat, reshuffle tersebut memperlihatkan upaya Prabowo memberikan cap kepemimpinan yang lebih personal terhadap pemerintahannya, meskipun ia tetap mempertahankan hubungan dengan kelompok-kelompok politik pendukung.

Tentu, pemindahan pejabat tidak serta-merta membuktikan berakhirnya pengaruh Jokowi. Namun, secara politik, langkah tersebut memperlihatkan perubahan keseimbangan. Keputusan mengenai siapa yang menempati posisi strategis semakin ditentukan oleh Presiden yang sedang berkuasa.

Perspektif ini dapat dijelaskan melalui konsep presidential autonomy, yakni kemampuan presiden menentukan agenda dan personel pemerintahan tanpa didikte kepentingan para pendukungnya. Dalam sistem presidensial, sebagaimana dibahas Richard Neustadt dalam Presidential Power, kekuasaan formal tidak selalu identik dengan kemampuan nyata untuk mengendalikan keputusan. Presiden harus membangun kapasitas politik untuk menentukan arah, menggerakkan institusi, dan memastikan setiap keputusan dijalankan.

Karena itu, reshuffle bukan sekadar persoalan loyalitas personal. Prabowo harus membuktikan bahwa orang-orang yang ditempatkannya mampu menerjemahkan agenda Presiden menjadi kebijakan yang efektif. Kemandirian dari pengaruh politik pendahulu hanya akan bermakna apabila menghasilkan pemerintahan yang lebih akuntabel, bukan sekadar mengganti satu jaringan elite dengan jaringan elite lainnya.

Legitimasi Prabowo harus bertumpu pada mandat rakyat, bukan pada ketergantungan politik kepada Jokowi ataupun partai-partai koalisi.

Secara konstitusional, Prabowo memperoleh mandat melalui Pemilu 2024. Akan tetapi, legitimasi elektoral tidak otomatis menjamin legitimasi kinerja. Survei SMRC yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 44,5 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Sementara itu, masyarakat yang menilai Indonesia bergerak ke arah yang benar merosot menjadi 47,7 persen dalam survei 1–10 Oktober 2026, dari 83 persen pada Oktober 2024.

Angka tersebut tidak membuktikan bahwa reshuffle menyebabkan penurunan kepuasan. Namun, data itu menegaskan bahwa konsolidasi kekuasaan harus diikuti perbaikan nyata. Prabowo tidak cukup hanya menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia harus membuktikan untuk apa kekuasaan itu digunakan.

Dalam konteks ini, terdapat risiko apabila konsolidasi hanya dimaknai sebagai pemusatan loyalitas. Pemerintahan yang terlalu bergantung pada kedekatan personal dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Karena itu, kemandirian Presiden harus berjalan beriringan dengan meritokrasi, profesionalisme birokrasi, pengawasan parlemen, dan akuntabilitas publik.

Prabowo tidak harus memutus seluruh hubungan politik dengan Jokowi. Yang harus diakhiri adalah ketergantungan yang berpotensi membatasi kewenangan konstitusional Presiden. Hubungan antarelite tetap dapat dipelihara, tetapi tidak boleh menggeser pusat pengambilan keputusan dari Presiden kepada aktor di luar mandat pemerintahan.

Reshuffle Oktober merupakan ujian transisi politik Prabowo: dari pemimpin koalisi elektoral menuju Presiden yang benar-benar mandiri dalam menentukan arah pemerintahan. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa jauh ia menyingkirkan figur yang diasosiasikan dengan Jokowi, melainkan dari kemampuannya membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Prabowo telah memperoleh mandat untuk memimpin Indonesia, bukan sekadar melanjutkan kompromi politik yang mengantarkannya ke Istana. Kini, legitimasi kepemimpinannya harus diteguhkan melalui kemandirian mengambil keputusan, keberanian mengevaluasi kekuasaan, dan hasil nyata yang dirasakan rakyat.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik