Cela Danantara di Hunian Sementara

Danantara tak pelit narasi smart temporary housing. Tapi ketika 90 hari koridor Huntara amblas, semua jadi kosmetik memalukan.

TIGA BULAN. Tiga bulan saja. Itu waktu yang dibutuhkan lantai koridor hunian sementara (huntara) Danantara di Kampung Simpang IV, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk mengucapkan syahadat kerusakan. Bukan retak halus atau cat mengelupas, melainkan amblas. Amblas parah. Sepanjang 12 meter, lantai koridor Blok C2 runtuh bagai sandcastle yang diterjang ombak, membelah jalan penghubung antarunit hunian dengan jurang menyisakan tulang.

Realitas yang menampar muka, mengingat kompleks ini baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026. Upacara serah terima 600 unit Huntara Danantara—dibangun kolaborasi BUMN Karya dipimpin Hutama Karya bersama Waskita Karya—dihadiri pejabat tinggi, disambut haru warga korban banjir Aceh Tamiang. Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, waktu itu berjanji: hunian layak, aman, mendukung pemulihan. Wakil Mendagri Bima Arya memuji sinergi lintas BUMN sebagai "contoh luar biasa yang menginspirasi wilayah lain". Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi bahkan mengucap syukur: "Ini hunian pertama yang kami terima sejak bencana."

Lantas, di mana letak kegagalan fundamental Danantara?

Bukan soal kurangnya fasilitas. Wi-Fi gratis, listrik gratis, klinik, taman bermain—Danantara memang tak pelit membangun narasi smart temporary housing. Tapi ketika struktur dasar koridor—yang seharusnya tulang punggung mobilitas warga—amblas dalam tempo 90 hari, semua fasilitas tambahan itu berubah menjadi kosmetik memalukan. Penghuni kini berjalan penuh was-was, mengelak dari lubang menganga yang mengancam keselamatan. Ada yang menduga atap bocor sebagai pemicu, air hujan merembes, menggerus pondasi hingga lantai koridor tak kuasa menahan beban. Entah benar atau tidak, yang jelas: kualitas konstruksi telah mengkhianati janji Danantara.

Perbandingan daerah bekas bencana lain makin mempertegas cela. Di Padang Pariaman, Danantara juga membangun 40 unit huntara, mempekerjakan tenaga lokal—tak ada laporan kerusakan serius. Tapi di Aceh Tamiang, 600 unit huntara terbesar dalam satu lokasi, kualitas kontrol tampaknya loyo. Sementara BNPB merilis ketegasan hunian sementara dan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana harus memenuhi standar kelayakan yang ketat. Sayang, standar itu tampaknya tak diuji cukup ketat di Tamiang sebelum pena tanda tangan serah terima mengering.

Danantara Indonesia, badan pengelola investasi negara yang baru bertransformasi dari BPI Danantara, seharusnya paham betul: membangun 1.275 Huntara di tiga provinsi terdampak bencana—termasuk Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Padang Pariaman—bukan cuma bicara proyek infrastruktur. Ini adalah investasi sosial, bentuk tanggung jawab moral kepada warga yang baru saja kehilangan segalanya karena banjir. Ketika lantai amblas, bukan hanya struktur beton yang roboh, tapi trust lembaga itu.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kini berada dalam posisi genting. Mereka diberi mandat mengelola huntara pasca-serah terima harus segera bertindak: audit teknis, perbaikan darurat, dan evaluasi menyeluruh. Tapi apakah ini kasus terisolasi, atau indikasi terstruktur dari tergesa-gesanya pembangunan demi target politik?

Tiga bulan. Ya, tiga bulan sudah cukup untuk membuktikan janji "layak dan aman" bisa berubah menjadi mimpi buruk infrastruktural. Bagi warga Simpang IV, yang setiap pagi melangkahi “jurang” 12 meter demi mengambil air atau mengantar anak ke sekolah, kerusakan ini bukan ruang khilaf. Ini adalah pengingat harian bahwa solidaritas bangsa—yang mestinya kokoh seperti beton—ternyata bisa amblas, begitu saja, di bawah kaki mereka gara-gara cela Danantara di lantai huntara.