Cuaca Ekstrem, Pemprov Aceh Tetapkan Status SiagaCuaca Ekstrem, Pemprov Aceh Tetapkan Status SiagaCuacaEkstrem,PemprovAcehTetapkanStatusSiaga

BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota hingga 20 April 2026. Kebijakan ini diambil menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG terkait potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan.

Berdasarkan informasi BMKG, kondisi cuaca di Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), dan konvergensi yang dapat meningkatkan pembentukan awan hujan. Situasi ini berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di hampir seluruh wilayah Aceh, yang dapat memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama pada periode 11 hingga 20 April 2026.

Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam, khususnya di wilayah yang rawan bencana.

“Kami meminta BPBD kabupaten/kota segera mengaktifkan posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA,” ujar M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama Tim SAR dan BMKG, Senin (13/4/2026).

Sekda juga menekankan pentingnya langkah mitigasi yang harus segera dilakukan, seperti pembersihan drainase dan sungai, serta pengerukan sedimentasi untuk mencegah potensi banjir.

Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemangkasan pohon yang berisiko tumbang serta mengamankan baliho dan utilitas lainnya. Petugas di lapangan juga diinstruksikan meningkatkan patroli di kawasan rawan banjir, longsor, dan daerah aliran sungai.

Dalam hal kesiapsiagaan, Pemerintah Aceh mengarahkan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan penempatan alat berat di titik-titik siaga. Berbagai sarana pendukung seperti perahu evakuasi, kendaraan darurat, logistik, hingga tenda pengungsian harus dipastikan siap digunakan. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga diminta untuk dicek kembali.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri serta instansi terkait seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom.

Selain itu, optimalisasi sistem peringatan dini juga menjadi perhatian. Camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.

Di akhir arahannya, M. Nasir meminta seluruh kepala daerah untuk rutin melaporkan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing kepada Pemerintah Aceh.

“Jangan sampai ada informasi yang terputus. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir dampak cuaca ekstrem selama masa siaga,” tutupnya. (Hulwa)