Danantara di Aceh: Jangan Ulangi Kutukan SDA


Oleh: Dr. Usman Lamreung
Rencana Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara menyiapkan tiga proyek strategis di Aceh merupakan kabar positif bagi masa depan ekonomi daerah. Ketiga proyek tersebut meliputi pengembangan Kilang Arun, optimalisasi Patna Port, serta pengembangan investasi Mubadala di kawasan Andaman. Di balik peluang investasi tersebut, ada pertanyaan mendasar: apakah Aceh akan menjadi pusat pertumbuhan industri energi, atau kembali hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam yang nilai tambah ekonominya dinikmati pihak lain?
Pertanyaan ini penting karena Aceh memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan minyak dan gas tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan apabila tidak diikuti industrialisasi, penguatan kapasitas fiskal, penciptaan lapangan kerja, dan tata kelola yang berpihak kepada kepentingan daerah. Karena itu, rencana Danantara harus menjadi peluang untuk mengubah struktur ekonomi Aceh.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 17 November 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa ketiga proyek tersebut sedang dikaji potensi dan model bisnisnya. Salah satu peluang yang dibahas adalah pasokan sekitar 6.000 barel kondensat dari proyek Mubadala Andaman untuk mendukung pengembangan Kilang Arun. Danantara juga berharap proyek tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
Informasi ini memberikan gambaran awal mengenai kemungkinan terbentuknya keterkaitan industri dari sektor hulu hingga hilir. Andaman berpotensi menjadi sumber produksi migas, Arun menjadi basis pengolahan, sedangkan Patna Port dapat mendukung kebutuhan logistik dan distribusi. Jika dirancang secara terintegrasi, ketiganya dapat membentuk ekosistem industri energi yang memberikan dampak berganda terhadap perekonomian Aceh.
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara rencana, potensi, dan realisasi investasi. Ketiga proyek tersebut masih dalam tahap pengkajian potensi dan model bisnis. Belum ada kepastian terbuka mengenai nilai investasi, jadwal konstruksi, kapasitas operasional, skema pembiayaan, maupun target penerimaan daerah. Oleh sebab itu, optimisme harus berjalan bersama sikap kritis dan pengawasan publik.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, persoalan ini berkaitan dengan konsep resource curse atau kutukan sumber daya alam. Richard M. Auty menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner juga menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap ekspor sumber daya alam dapat menjadi hambatan pertumbuhan apabila tidak diikuti diversifikasi ekonomi dan kualitas kelembagaan. Pelajaran bagi Aceh jelas: keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya cadangan migas, tetapi dari kemampuan mengubah sumber daya tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Di sinilah posisi Pemerintah Aceh menjadi sangat menentukan. Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton, penerima informasi, atau fasilitator administratif investasi Danantara. Gubernur harus mengambil peran sebagai pengarah kebijakan sekaligus negosiator kepentingan ekonomi Aceh. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap keputusan investasi mempertimbangkan kepentingan fiskal, tenaga kerja, industri lokal, dan keberlanjutan pembangunan.
Secara perencanaan, Pemerintah Aceh sebenarnya telah memiliki landasan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMA 2025–2029. Agenda kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan sektor unggulan dapat menjadi kerangka untuk menyinergikan investasi tersebut. Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan RPJMA belum berarti program integrasi Andaman–Arun–Patna Port sudah ditetapkan atau dilaksanakan. Pemerintah Aceh masih perlu menerjemahkannya ke dalam kebijakan, program, anggaran, dan target kinerja yang konkret.
Karena itu, ada lima agenda kebijakan yang perlu segera diperjuangkan. Pertama, Pemerintah Aceh perlu menginisiasi pembentukan tim koordinasi percepatan investasi strategis Aceh yang melibatkan BP BUMN, Danantara, BPMA, BUMN terkait, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pembentukan tim ini merupakan rekomendasi kebijakan, sehingga harus terlebih dahulu ditetapkan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Kedua, Pemerintah Aceh perlu menyusun masterplan integrasi industri Andaman–Arun–Patna Port. Dokumen ini harus memuat hubungan produksi migas, kebutuhan bahan baku, kapasitas pengolahan, infrastruktur, distribusi, serta keterkaitannya dengan KEK Arun dan Pupuk Iskandar Muda.
Ketiga, Pemerintah Aceh perlu menyiapkan program pendidikan vokasi, sertifikasi, magang, dan transfer teknologi agar tenaga kerja Aceh mampu mengisi kebutuhan industri. Dorongan BP BUMN agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, dengan harapan minimal 80 persen, harus dikawal menjadi target rekrutmen yang terukur dan transparan, bukan dianggap sebagai jaminan yang sudah terealisasi.
Keempat, Pemerintah Aceh perlu merancang program kemitraan industri lokal dengan membuka akses UMKM dan perusahaan daerah ke dalam rantai pasok barang dan jasa.
Kelima, Pemerintah Aceh perlu menyusun kajian manfaat fiskal dan ekonomi daerah, termasuk proyeksi PAD, dana bagi hasil sesuai ketentuan, kesempatan kerja, serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Urgensi agenda tersebut terlihat dari data DPMPTSP Aceh. Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp9,003 triliun atau 94,76 persen dari target Rp9,5 triliun. Namun, penyerapan tenaga kerja hanya 12.803 orang, turun 5,99 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 13.620 orang. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi harus diikuti kualitas penciptaan lapangan kerja dan keterkaitan ekonomi lokal.
Dalam pengembangan sektor migas, Pemerintah Aceh bersama BPMA juga harus memastikan kepentingan dan kewenangan Aceh terakomodasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, DPRA perlu menjalankan fungsi pengawasan agar setiap proyek strategis memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Tiga proyek Danantara ini merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, Aceh juga tidak boleh terjebak dalam euforia pengumuman investasi. Yang dibutuhkan bukan sekadar proyek besar, melainkan keberanian pemerintah daerah memperjuangkan posisi ekonomi Aceh dalam setiap proses investasi.
Aceh harus menjadi pemilik manfaat pembangunan, bukan tempat berlangsungnya eksploitasi sumber daya alam. Andaman harus memberikan nilai tambah bagi Arun, Patna Port harus memperkuat industri dan perdagangan, sedangkan seluruh ekosistem investasi harus membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Momentum ini harus menjadi titik balik. Pemerintah Aceh harus bergerak dengan kemampuan merancang, mengarahkan, dan memastikan manfaat investasi bagi rakyat. Jangan sampai Aceh kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah.
Danantara di Aceh tidak boleh menjadi babak baru dari kutukan sumber daya alam: kekayaan digali dari tanah Aceh, keuntungan mengalir ke luar, sementara rakyat hanya menerima janji. Pemerintah Aceh harus berhenti menjadi penonton dan tampil sebagai pengarah, negosiator, sekaligus pengawal kepentingan rakyat. Jika Andaman tidak menghidupkan Arun, Patna Port tidak memperkuat industri, dan investasi tidak menciptakan lapangan kerja serta nilai tambah, proyek itu hanya mengganti nama lama dengan kemasan baru. Karena itu, jangan biarkan Danantara mengulang kutukan SDA—jadikan investasi ini titik balik agar Aceh menjadi pemilik manfaat, bukan korban pembangunan.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda