Dari Sigli ke Bali, Anggaran Pun Ikut Happy Sekali

Ketika rakyat sedang irit, APBK malah cari sunset

Pagi di Kota Sigli, Kabupaten Pidie selalu punya cara sendiri untuk membangunkan kenyataan. Warung kopi mulai ramai bahkan sebelum matahari selesai negosiasi dengan awan.

Di meja kayu yang mulai kusam dimakan waktu, kopi sanger mengepul seperti janji politik saat kampanye, hangat di awal, kadang pahit di akhir.

Di sudut warung, nelayan membahas cuaca laut. Sopir labi-labi mengeluh solar. Pedagang pasar bicara harga cabai yang naik turun lebih cepat daripada harga crypto. Pegawai honorer menghitung tanggal gajian sambil pura-pura kuat.

Lalu datang satu topik yang mengalahkan semua obrolan. Bimtek DPRK Pidie ke Bali dan Jakarta dengan anggaran sekitar Rp810 juta.

Dan tiba-tiba, kopi terasa lebih getir. “Kalau rakyat disuruh hemat, kenapa anggaran malah healing?” celetuk seorang bapak sambil mengaduk kopi sampai gulanya kehilangan arah hidup.

Kalimat itu lucu. Tetapi seperti banyak humor rakyat kecil, ia lahir dari luka sosial yang panjang. Karena di negeri ini, rakyat sering diminta memahami keadaan.

Namun pejabat kadang lupa memahami perasaan.

Padahal secara aturan, kegiatan Bimtek memang legal. Ada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 yang mengatur orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD, termasuk batas maksimal empat kali setahun.

Secara administrasi, tidak ada masalah besar.

Secara hukum, semua tampak rapi. Tetapi masalah politik memang jarang selesai hanya dengan stempel legalitas. Sebab rakyat tidak hidup dari pasal.

Rakyat hidup dari rasa keadilan.

Dan rasa keadilan itu sering kali lebih sensitif daripada bunyi regulasi.Bayangkan saja. Di satu sisi, masyarakat diminta berhemat. Di sisi lain, anggaran daerah justru terbang ribuan kilometer untuk “peningkatan kapasitas.” Rakyat akhirnya bingung. Yang perlu ditingkatkan kapasitas siapa sebenarnya?

Pejabatnya? Atau kesabaran rakyatnya?

Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Partai Aceh ( PA), Said Rizal Falevi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan perjalanan wisata terselubung.

Menurutnya, peningkatan kapasitas anggota dewan penting agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan maksimal. “Kalau dewan tidak memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan, masyarakat juga yang dirugikan. Karena itu kegiatan bimtek diperlukan,” ujarnya.

Pernyataan itu tentu masuk akal. Dewan memang perlu belajar. Negara modern tidak mungkin berjalan dengan pejabat yang bekerja hanya mengandalkan insting dan grup WhatsApp keluarga.

Namun persoalannya bukan sekadar belajar atau tidak belajar. Masalahnya adalah konteks sosial. Di tengah harga pupuk yang terus naik, hasil laut yang tidak menentu, dan lapangan kerja yang makin sempit, publik berharap pejabat menunjukkan empati yang lebih terasa.

Dahlan, seorang buruh nelayan di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, menuturkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak iri melihat pejabat pergi keluar daerah.

Namun rakyat ingin ada keseimbangan antara perjalanan dinas dan perhatian terhadap kehidupan masyarakat kecil.

“Kami ini kalau cuaca buruk, tidak melaut berarti tidak makan. Kadang pulang bawa ikan sedikit, solar mahal, harga jual pun tidak menentu. Jadi kalau dengar anggaran ratusan juta untuk perjalanan, ya masyarakat pasti bicara,” katanya.

Ia lalu tertawa kecil sebelum melanjutkan kalimat yang membuat meja warung kopi mendadak riuh. “Kalau kami nelayan pergi ke laut tiga hari tidak dapat ikan, itu namanya musibah. Tetapi kalau pejabat pergi tiga hari ke Bali, itu namanya peningkatan kapasitas,” ujarnya. Orang-orang di warung pun tertawa.

Tetapi tawa itu terasa pahit.

Karena humor rakyat kecil sering lahir dari rasa lelah yang terlalu lama dipendam.

Dahlan mengatakan masyarakat tidak anti terhadap kegiatan belajar anggota dewan. Namun menurutnya, rakyat ingin melihat hasil nyata setelah kegiatan tersebut selesai.

“Kalau pulang dari bimtek harga solar tetap naik, bantuan nelayan tetap lambat, dermaga tetap rusak, ya masyarakat bingung juga apa yang dipelajari,” ujarnya.

Kalimat Dahlan sederhana, tetapi mengandung kritik yang sangat dalam, publik tidak lagi menilai pejabat dari banyaknya kegiatan, melainkan dari dampaknya.

Dan memang itulah inti persoalan birokrasi kita hari ini. Terlalu banyak energi habis pada aktivitas administratif, terlalu sedikit yang benar-benar terasa di kehidupan rakyat.

Ada seminar. Ada sertifikat.

Ada hotel. Ada foto bersama.

Tetapi nelayan tetap harus berutang sebelum melaut.

Di sisi lain, Anisah, seorang petani cabai di Kecamatan Keumala, juga punya keresahan yang hampir sama. Menurutnya, rakyat tidak pernah melarang pejabat belajar ke luar daerah. Namun pejabat juga perlu belajar memahami denyut hidup masyarakat kecil.

“Kami petani cabai ini kadang lebih sering belajar sabar daripada belajar bertani. Harga pupuk naik, obat hama mahal, cuaca tidak menentu. Kadang cabai bagus, harga jatuh. Kadang harga naik, cabainya habis dimakan hujan,” katanya sambil tersenyum tipis.

Anisah mengaku masyarakat spontan membandingkan besarnya anggaran perjalanan dengan kondisi pertanian yang masih penuh keterbatasan.

“Kalau Rp810 juta dibuat untuk irigasi kecil-kecil di gampong (desa -red) mungkin sudah banyak kebun yang tertolong. Tetapi ini malah terbang jauh. Jadi rakyat ya pasti bicara,” ujarnya.

Ia lalu tertawa pelan sebelum melontarkan sindiran yang membuat suasana warung kopi kembali ramai. “Cabai kami saja kalau terlalu lama di jalan bisa busuk. Tetapi anggaran daerah malah makin jauh jalannya," celetuknya. Kalimat itu terdengar lucu, tetapi sesungguhnya sangat tajam.

Karena bagi masyarakat kecil, anggaran bukan sekadar angka dalam APBK.

Anggaran adalah harapan.

Harapan agar pupuk lebih murah. Harapan agar jalan tani diperbaiki. Harapan agar bantuan usaha tidak tersangkut di meja birokrasi lebih lama daripada kapal di pelabuhan.

Dan di situlah letak persoalan yang sebenarnya.

Krisis terbesar birokrasi hari ini bukan selalu soal aturan, melainkan soal empati.

Sebab rakyat bisa memahami perjalanan dinas.

Rakyat bisa memahami kebutuhan belajar anggota dewan. Tetapi rakyat sulit memahami jika pengeluaran besar tidak diikuti perubahan nyata dalam kehidupan mereka.

Karena masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa banyak seminar yang dihadiri. Mereka menilai dari hal-hal sederhana, harga cabai stabil atau tidak, solar mudah didapat atau tidak, jalan desa bagus atau tidak, dan apakah hidup terasa sedikit lebih ringan setelah para pejabat selesai “meningkatkan kapasitas.”

Apalagi dalam imajinasi publik, kata “Bali” punya citra yang sulit dipisahkan dari kata liburan. Bahkan rakyat kadang bercanda. “Kalau rapatnya di Takengon mungkin biasa saja. Tetapi begitu Bali disebut, rakyat langsung merasa APBK sedang cari sunset.”

Dan memang begitulah politik modern bekerja.

Bukan hanya soal benar atau salah. Tetapi juga soal simbol dan sensitivitas.

Sebab dalam demokrasi, persepsi publik bisa lebih kuat daripada seribu halaman laporan pertanggungjawaban.

Masyarakat tentu paham bahwa anggota dewan perlu meningkatkan kapasitas. Tetapi masyarakat juga ingin tahu, apa hasil konkret yang dibawa pulang?

Apakah setelah bimtek pengawasan anggaran menjadi lebih ketat?

Apakah pelayanan publik membaik? Apakah aspirasi petani dan nelayan lebih cepat ditindaklanjuti?

Atau minimal, apakah setelah pulang rapat dewan tidak lagi molor sambil menunggu quorum?

Karena kalau hasilnya tidak terasa, rakyat akhirnya menganggap bimtek hanya ritual tahunan, pergi, seminar, foto, sertifikat, pulang.

Dan di negeri ini, sertifikat kadang tumbuh lebih subur daripada perubahan.

Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar soal Bali, Jakarta, atau angka Rp810 juta.

Yang sedang diuji sebenarnya adalah hubungan emosional antara rakyat dan wakilnya.

Apakah pejabat masih memahami denyut kehidupan masyarakat kecil?

Apakah mereka masih mengerti bagaimana rasanya gagal melaut karena ombak tinggi?

Bagaimana rasanya sawah rusak karena pupuk mahal?

Bagaimana rasanya mencari kerja sambil saldo rekening ikut berpuasa?

Karena demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan yang benar. Demokrasi juga membutuhkan rasa malu, empati, dan kebijaksanaan.

Dan di warung kopi Kota Sigli Sigli, rakyat tetap duduk sederhana sambil menyeruput kopi sanger yang mulai dingin.

Mereka tidak meminta pejabat hidup miskin. Mereka juga tidak anti pejabat belajar.

Rakyat hanya ingin satu hal sederhana, uang daerah jangan cuma pandai bepergian.Tetapi juga pandai pulang membawa manfaat.

Muhammad Riza