Delapan Fraksi Di DPR Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

JAKARTA (Waspada.id): Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat internal Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu yang dihadiri perwakilan dari delapan fraksi di DPR RI dibuka secara resmi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Dasco menerangkan, pembentukan Panja ini berpedoman pada hasil rapat internal Komisi II DPR RI tertanggal 29 September 2026 dan merupakan langkah nyata Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membahas RUU tentang Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

“Pembentukan Panja ini bertujuan untuk memperlancar proses penyusunan serta memastikan setiap materi muatan RUU dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan demokrasi, kedaulatan rakyat, kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Dasco di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dasco menegaskan melalui pembentukan Panja dan penetapan pimpinan, Komisi II DPR RI berkomitmen menjalankan amanat Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 secara optimal.

Proses penyusunan RUU Pemilu ini diharapkan dapat berjalan secara inklusif dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, penetapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong sebagai Ketua Panja RUU Pemilu tersebut disetujui secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib setelah mendapat persetujuan bulat dari seluruh anggota Panja yang hadir.

"Selanjutnya Pimpinan dan anggota Panja bersama-sama akan menjalankan amanat fungsi legislasi DPR RI dalam menghasilkan kerangka hukum pemilu yang responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan demokrasi Indonesia," pungkas Dasco (id10)