Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Pembahasan RUU Masyarakat Adat Diharapkan Selesai Akhir 2026.

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 - 5.32 PM WIB
Pembahasan RUU Masyarakat Adat Diharapkan Selesai Akhir 2026.
Anggota Baleg DPR RI Rycko Menoza (dok DPR)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026.

Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat, terutama dalam menghadapi persoalan konflik lahan, pengakuan keberadaan masyarakat adat, serta tanggung jawab pemerintah daerah.

"Kan itu sudah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi) prioritas 2026. Mudah-mudahan tadi, saya langsung dengan ketua Baleg sepakat ini akan diselesaikan di akhir tahun 2026," ujar Rycko usai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai penyelesaian RUU Masyarakat Adat perlu menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Aspirasi mengenai regulasi tersebut juga menjadi salah satu masukan yang disampaikan kalangan akademisi dalam pertemuan Baleg di Provinsi Lampung untuk penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

Selain RUU Masyarakat Adat, Rycko menyoroti kebutuhan revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, penguatan regulasi tersebut penting bagi Lampung yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran di Sumatera.

"Lampung ini sebagai provinsi yang nomor dua terbesar di Sumatera dari kepadatan maupun jumlah penduduk yang ada. Jadi saya kira ini juga perlu menjadi perhatian khusus, khususnya Baleg dalam hal menyelesaikan RUU khusus pekerja Migran," katanya.

Rycko memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan legislasi di DPR RI.

Ia menegaskan proses penyusunan undang-undang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, pelibatan publik dilakukan melalui berbagai forum, mulai dari rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, hingga rapat kerja bersama pemerintah.

Dia mengakui belum semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR RI.

Karena itu, kunjungan kerja ke berbagai daerah menjadi salah satu upaya memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang. (id10)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement