Di Balik Pemadaman Bergilir

Oleh: Farid Wajdi

Pemadaman listrik bergilir yang melanda Medan, Binjai, Langkat, dan sejumlah wilayah lain di Sumatera Utara selama sepekan telah memunculkan kegelisahan publik yang tidak dapat dijawab hanya melalui penjelasan teknis mengenai kerusakan menara transmisi akibat cuaca ekstrem. Gangguan tersebut memang menjadi penyebab langsung terjadinya pemadaman. Akan tetapi, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih besar dibanding sekadar robohnya beberapa tower transmisi. Peristiwa ini membuka ruang evaluasi yang lebih mendalam mengenai ketahanan infrastruktur nasional, kualitas tata kelola sektor strategis, serta kapasitas negara dalam mengantisipasi dan mengelola risiko.

Dalam berbagai peristiwa kegagalan infrastruktur, publik sering kali diarahkan untuk menerima penjelasan yang berpusat pada faktor pemicu. Ketika banjir terjadi, penyebabnya hujan deras. Ketika jembatan runtuh, penyebabnya arus sungai yang kuat. Ketika listrik padam, penyebabnya cuaca ekstrem. Penjelasan tersebut tidak salah, tetapi sering kali gagal menjawab persoalan yang paling penting. Sebab dalam perspektif tata kelola modern, ukuran keberhasilan suatu sistem tidak ditentukan oleh kemampuannya bekerja dalam keadaan normal. Kualitas suatu sistem justru diuji ketika menghadapi tekanan, gangguan, dan situasi darurat.

Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan mengapa cuaca ekstrem terjadi, melainkan mengapa cuaca ekstrem mampu melumpuhkan sistem pelayanan publik dalam skala yang begitu luas. Pertanyaan tersebut penting karena cuaca buruk bukan fenomena yang tidak terduga. Perubahan iklim telah menjadi kenyataan global yang meningkatkan frekuensi serta intensitas berbagai bencana hidrometeorologi. Risiko tersebut telah lama diprediksi oleh para ilmuwan, menjadi bahan diskusi dalam forum internasional, dan tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, ancaman tersebut seharusnya telah masuk dalam desain sistem, strategi mitigasi, dan perencanaan infrastruktur.

Karena itu, apabila kerusakan pada sejumlah titik jaringan mampu memicu pemadaman bergilir selama berhari-hari terhadap jutaan pelanggan, publik berhak mempertanyakan tingkat ketahanan sistem yang ada. Publik juga berhak mengetahui sejauh mana kapasitas cadangan disiapkan, bagaimana mekanisme pemulihan dirancang, serta apakah standar perlindungan infrastruktur telah memadai menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Pertanyaan semacam itu bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap penyelenggara layanan, melainkan bagian dari tuntutan akuntabilitas yang wajar dalam negara demokratis.

Rapuh Menghadapi Krisis

Krisis ini juga memperlihatkan persoalan klasik dalam pembangunan infrastruktur nasional. Selama bertahun-tahun, keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator fisik: berapa kilometer jaringan yang dibangun, berapa proyek yang selesai, berapa nilai investasi yang direalisasikan, atau berapa kapasitas yang berhasil ditambahkan. Ukuran tersebut memang penting, tetapi tidak cukup. Infrastruktur bukan hanya soal membangun aset. Infrastruktur adalah soal membangun sistem yang tangguh, adaptif, dan mampu bertahan ketika menghadapi gangguan.

Tidak sedikit negara yang memiliki infrastruktur megah tetapi rapuh dalam menghadapi krisis. Sebaliknya, terdapat negara yang tidak selalu memiliki infrastruktur terbesar, namun mampu menjaga keberlangsungan pelayanan karena memiliki sistem mitigasi yang kuat, jaringan cadangan yang memadai, dan mekanisme respons yang cepat. Pelajaran tersebut menunjukkan ketahanan sering kali lebih penting dibanding sekadar ekspansi fisik.

Dampak pemadaman bergilir juga tidak dapat diremehkan. Dalam ekonomi digital saat ini, listrik bukan lagi sekadar fasilitas pendukung. Listrik merupakan fondasi utama aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Ketika listrik padam, usaha kecil kehilangan pendapatan, aktivitas perdagangan terganggu, layanan digital terhambat, dan produktivitas masyarakat menurun. Kerugian tersebut tidak selalu tercatat secara formal dalam laporan statistik, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus menanggung konsekuensinya.

Bagi pelaku usaha mikro, tiga atau empat jam tanpa listrik dapat berarti hilangnya pelanggan dan berkurangnya pemasukan harian. Bagi sektor industri, gangguan pasokan energi dapat menghambat proses produksi dan meningkatkan biaya operasional. Bagi masyarakat umum, pemadaman menghadirkan ketidakpastian yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam konteks yang lebih luas, pemadaman berulang mengirimkan sinyal negatif terhadap iklim investasi dan persepsi mengenai keandalan infrastruktur suatu daerah.

Dampak sosial yang muncul bahkan lebih serius. Rumah sakit, fasilitas kesehatan, jaringan telekomunikasi, sistem transportasi, layanan air bersih, dan berbagai layanan publik lainnya sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Ketika sistem energi terganggu dalam waktu yang panjang, risiko yang muncul tidak lagi terbatas pada aspek ekonomi. Keselamatan manusia juga dapat terancam. Pengalaman berbagai negara menunjukkan blackout besar sering menimbulkan efek berantai yang jauh melampaui sektor ketenagalistrikan.

Penguatan Sistem Cadangan

Karena itu, pemadaman bergilir di Sumatera Utara tidak boleh dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini merupakan sinyal yang memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan infrastruktur strategis nasional. Fokus pembangunan harus bergeser dari sekadar menambah kapasitas menuju peningkatan resiliensi sistem. Investasi tidak cukup diarahkan pada pembangunan jaringan baru, tetapi juga harus menyentuh penguatan sistem cadangan, perlindungan infrastruktur vital, digitalisasi pengawasan, serta peningkatan kemampuan respons terhadap situasi darurat.

Lebih penting lagi, krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun budaya evaluasi yang lebih jujur dan terbuka. Setiap gangguan besar perlu dijadikan bahan pembelajaran institusional, bukan sekadar peristiwa yang diselesaikan setelah keadaan kembali normal. Tanpa evaluasi yang transparan, risiko yang sama akan terus berulang dengan pola yang hampir serupa. Publik akhirnya hanya menerima pergantian alasan tanpa melihat perubahan yang substantif.

Akhirnya, pemadaman bergilir di Sumatera Utara merupakan pengingat listrik bukan sekadar komoditas atau layanan teknis. Listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika urat nadi tersebut terganggu, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, melainkan keberlangsungan aktivitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara.

Krisis ini tidak seharusnya berhenti pada narasi mengenai cuaca buruk dan tower transmisi yang roboh. Krisis ini harus dibaca sebagai cermin yang memperlihatkan kekuatan sekaligus kelemahan sistem yang selama ini dibangun. Semakin besar ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik, semakin tinggi pula tuntutan terhadap negara dan penyelenggara layanan untuk menghadirkan sistem yang tangguh, adaptif, dan mampu melindungi kepentingan publik dalam kondisi apa pun. Sebab pada hakikatnya, ukuran keberhasilan sebuah negara modern tidak hanya terlihat ketika semua berjalan normal, tetapi terutama ketika negara mampu menjaga pelayanan dasar tetap berjalan saat menghadapi krisis.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU