Diklat Maut Koperasi dan Militerisasi Salah AlamatDiklat Maut Koperasi dan Militerisasi Salah AlamatDiklatMautKoperasidanMiliterisasiSalahAlamat

Oleh Dr. Andree Armilis, M.A.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Untuk menyiapkan para pengelolanya, pemerintah mewajibkan calon manajer koperasi mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dengan alasan membentuk disiplin, integritas, dan jiwa pengabdian. Namun tujuan itu tercoreng oleh kabar meninggalnya lima orang peserta selama pelatihan pada Juni 2026.

Tragedi ini semakin memperbesar tanda tanya yang susah beredar luas di publik: mengapa calon pengelola koperasi harus ditempa melalui latihan bercorak militeristik? Apa hubungan antara kemampuan mengelola lembaga ekonomi desa dengan ketahanan fisik yang diuji di lapangan latihan?

Pertanyaan tersebut bukan sebatas prosedur pelatihan atau kelalaian teknis. Dari perspektif sosiologi, peristiwa ini dapat menjadi penanda bagi gejala yang lebih luas, yakni kecenderungan memasukkan nilai, metode, dan cara pandang militer ke dalam ruang-ruang sipil yang memiliki tujuan dan karakter berbeda.

Memang, dalam kehidupan sosial Indonesia, militer kerap dipandang sebagai institusi yang paling berhasil menanamkan disiplin dan loyalitas. Ketika lembaga sipil dianggap tidak efektif, lamban, atau rentan terhadap penyimpangan, muncul kecenderungan menjadikan pelatihan militer sebagai solusi cepat. Seolah-olah disiplin dapat dibentuk hanya melalui latihan fisik yang keras, kepatuhan terhadap instruksi, dan penyeragaman perilaku. Masih ingat dengan sokusi dangkal seorang kepala daerah dalam mengatasi kenakalan remaja? "Kirim ke barak!", ujarnya, dan banyak pihak bertepuk tangan untuk pola pikir banal dan kebijakan superfisial tersebut.

Cara pandang yang demikian sesungguhnya mengandung ilusi. Disiplin dalam institusi militer dan disiplin dalam organisasi sipil lahir dari latar dan kebutuhan yang berbeda. Militer membutuhkan kepatuhan tinggi terhadap rantai komando demi efektivitas operasi. Sebaliknya, koperasi membutuhkan kemampuan manajerial, akuntabilitas, literasi keuangan, dan kepercayaan publik. Seorang manajer koperasi yang baik tidak ditentukan oleh kemampuannya bertahan dalam latihan fisik, melainkan oleh kemampuannya mengelola organisasi secara transparan dan melayani kebutuhan anggota. Karena itu, asumsi bahwa metode kemiliteran secara otomatis akan menghasilkan pengelola koperasi yang lebih profesional patut dipertanyakan. Jika persoalan yang ingin diselesaikan adalah integritas dan tata kelola, maka yang dibutuhkan adalah sistem pengawasan yang kuat, mekanisme akuntabilitas yang jelas, dan pendidikan manajemen yang memada. Bukan malah pembentukan fisik dan mental ala barak.

Tragedi dalam Latsarmil juga memperlihatkan bagaimana tubuh manusia dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kelembagaan. Saat peserta dengan kondisi kesehatan tertentu tetap mengikuti pelatihan berat, atau ketika risiko kesehatan tidak terantisipasi dengan baik, publik patut menyoal tentang sejauh mana keselamatan individu benar-benar menjadi prioritas. Dalam pandangan sosiologi kritis, kondisi semacam ini dapat dianggap sebagai kekerasan struktural. Kerugian tidak selalu lahir dari tindakan yang sengaja menyakiti, tetapi dapat muncul dari kebijakan dan mekanisme organisasi yang mengabaikan aspek kerentanan manusia.

Di balik berbagai program pembentukan karakter sering tersembunyi keyakinan bahwa ketangguhan harus ditempa melalui penderitaan. Semakin berat ujian yang dilalui, semakin besar pula legitimasi yang diperoleh seseorang sebagai pemimpin. Masalahnya, profesionalisme tidak lahir dari dehidrasi, kelelahan ekstrem, atau risiko kesehatan yang tidak perlu. Dalam banyak kasus, kualitas kepemimpinan justru tumbuh dari pendidikan yang baik, sistem kerja yang sehat, perlindungan hak-hak individu, dan budaya organisasi yang menghargai martabat manusia.

Lagi pula koperasi dan militer berangkat dari falsafah dan logika yang berbeda. Koperasi lahir dari tradisi ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada partisipasi, kesetaraan, dan musyawarah. Pemimpin koperasi idealnya berperan sebagai fasilitator yang membangun kepercayaan dan partisipasi anggota. Sebaliknya, organisasi militer beroperasi melalui struktur hierarkis yang menuntut kepatuhan tinggi terhadap rantai komando. Tentu tidak ada yang salah dengan disiplin. Persoalannya adalah ketika logika komando disalin begitu saja ke dalam ruang yang seharusnya demokratis. Dalam keadaan yang demikian, muncul risiko terbentuknya pola kepemimpinan yang lebih menekankan kepatuhan daripada partisipasi, lebih menghargai keseragaman daripada dialog, dan lebih mengutamakan instruksi daripada musyawarah. Jika itu terjadi, koperasi justru berpotensi kehilangan roh sosial yang menjadi dasar keberadaannya.

Tragedi yang menimpa tiga calon manajer KDKMP semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi kecenderungan militerisasi dalam sektor sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan bercorak militer semakin sering digunakan untuk menjawab persoalan yang sebenarnya berada dalam ranah birokrasi, pendidikan, dan pembangunan sosial. Padahal tidak semua masalah, apalagi persoalan sipil, membutuhkan jawaban militer.

Jika tujuan negara adalah membangun pengelola koperasi yang profesional, maka yang dibutuhkan adalah pendidikan, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas yang kuat. Sebab koperasi tidak dibangun dengan logika komando, melainkan dengan kepercayaan. Dan barak bukan satu-satunya tempat yang mampu menumbuhkan kepercayaan, mental amanah dan profesionalitas.***

Penulis adalah Sosiolog & Analis Stratejik