Doa, Bukan Pesta, Menakar Ulang Makna Kemerdekaan di Tengah Luka PascabencanaDoa, Bukan Pesta, Menakar Ulang Makna Kemerdekaan di Tengah Luka PascabencanaDoa,BukanPesta,MenakarUlangMaknaKemerdekaandiTengahLukaPascabencana

Oleh : Sutrisno

Di tengah gegap gempita perayaan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, ada suara lirih yang nyaris tenggelam oleh dentuman musik, lomba, dan euforia seremonial.

Suara itu datang dari mereka yang hingga kini masih bergulat dengan luka akibat banjir bandang November 2025 lalu.

Ya, luka yang belum sepenuhnya pulih, baik secara fisik maupun batin.

Menggelar doa bersama untuk pemulihan pascabencana sejatinya jauh lebih bermakna dibandingkan berpestapora merayakan kemerdekaan.

Bukan berarti perayaan kemerdekaan harus dihapuskan, tetapi dalam konteks Aceh Tamiang hari ini, ada prioritas moral dan kemanusiaan yang seharusnya didahulukan.

Kita tidak sedang hidup dalam kondisi yang sepenuhnya pulih. Kita masih berada dalam fase bangkit, dan bangkit itu membutuhkan kesadaran, empati, serta kerendahan hati.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana air bah meluluhlantakkan rumah-rumah, merusak fasilitas umum, dan melumpuhkan sendi-sendi pemerintahan serta kehidupan masyarakat.

Lumpur yang tersisa bukan sekadar endapan material, tetapi juga simbol dari trauma yang belum sepenuhnya sirna.

Dalam kondisi seperti ini, apakah pantas kita merayakan kemerdekaan dengan pesta yang hingar-bingar, seolah-olah semua telah baik-baik saja?.

Memang, patut disyukuri bahwa perhatian nasional sempat tertuju ke Aceh Tamiang. Bantuan dari pemerintah pusat dan solidaritas masyarakat Indonesia mengalir deras.

Berbagai program pemulihan telah dijalankan. Mulai dari pembangunan hunian sementara (huntara), bantuan jaminan hidup (jadup), hingga rehabilitasi rumah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses ini belum tuntas. Hunian tetap (huntap) masih dinantikan, dan banyak warga yang belum sepenuhnya keluar dari kesulitan.

Di sinilah letak persoalannya. Ketika pekerjaan rumah masih menumpuk, ketika penderitaan sebagian masyarakat belum teratasi, maka perayaan yang berlebihan justru berpotensi melukai rasa keadilan.

Pemerintah daerah seharusnya menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ajang refleksi, bukan sekadar seremoni.

Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan negara dan pemerintah dalam melindungi serta menyejahterakan rakyatnya.

Lebih dari itu, Aceh Tamiang juga dihadapkan pada ancaman bencana susulan. Kerusakan hutan di wilayah hulu yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit memperbesar risiko banjir bandang di masa mendatang.

Memasuki musim penghujan pada September hingga Desember mendatang, curah hujan ekstrem memungkinkan kembali datang untuk bertubi-tubi turun di Wilayah Aceh Tamiang, sebagai ancaman nyata.

Dalam kondisi dan situasi Aceh Tamiang saat ini, pendekatan spiritual melalui doa bersama bukanlah bentuk kelemahan, melainkan manifestasi dari kesadaran kolektif akan keterbatasan manusia di hadapan alam dan Sang Pencipta.

Doa bersama juga memiliki kekuatan sosial yang tidak bisa diremehkan. Ia menyatukan masyarakat, menumbuhkan empati, dan memperkuat solidaritas, serta menjadi ruang bagi pemerintah dan rakyat untuk duduk bersama dalam keheningan, merenungi apa yang telah terjadi, serta memohon kemudahan untuk langkah-langkah ke depan.

Dibandingkan dengan pesta, doa menghadirkan kedalaman makna, bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu saling menjaga, saling menguatkan, dan tidak melupakan mereka yang masih tertinggal dalam penderitaan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang seharusnya menangkap pesan ini dengan jernih.

Mengarahkan masyarakat untuk menggelar doa bersama dalam peringatan HUT RI bukan hanya keputusan simbolik, tetapi juga langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dan kepedulian sosial.

Ini bukan soal meniadakan perayaan, melainkan menyesuaikan bentuk perayaan dengan kondisi yang ada.

Kemerdekaan bukan diukur dari seberapa meriah pesta yang digelar, tetapi dari seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama.

Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi warga yang merasa ditinggalkan, ketika pemerintah hadir secara nyata, dan ketika setiap langkah kebijakan berpijak pada nurani.

Aceh Tamiang hari ini tidak membutuhkan gemerlap pesta, melainkan ketulusan doa dan kesungguhan kerja.

Di tengah ancaman bencana dan proses pemulihan yang belum usai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan harap kepada Yang Maha Kuasa, seraya memperkuat tekad untuk bangkit bersama.

Sebab, dari doa yang tulus dan kebijakan yang bijak, akan lahir kekuatan baru—kekuatan untuk menjadikan Aceh Tamiang tidak hanya pulih, tetapi juga lebih tangguh dan bermartabat di masa depan.

Penulis adalah Wartawan Waspada.id di Aceh Tamiang