Dorong Inovasi Berbasis Keunggulan Lokal, Indonesia Bidik Kepemimpinan Standar ESG GlobalDorong Inovasi Berbasis Keunggulan Lokal, Indonesia Bidik Kepemimpinan Standar ESG GlobalDorongInovasiBerbasisKeunggulanLokal,IndonesiaBidikKepemimpinanStandarESGGlobal

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno mendorong Indonesia untuk bertransformasi dari pengguna standar Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu pembentuk standar keberlanjutan global.

Menurut Havas, Indonesia memiliki peluang membangun standar ESG yang lebih relevan dengan karakteristik nasional, termasuk ekosistem tropis, hilirisasi mineral, dan kekayaan hayati maritim. Langkah tersebut penting untuk memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam pembentukan tata kelola keberlanjutan global.

“Benchmarking memiliki manfaat, namun benchmarking tidak melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan lahir dari kemampuan merancang institusi yang menciptakan nilai baru yang inklusif, sehingga pada gilirannya dapat menjadi acuan bagi pihak lain,” ujar Havas dalam forum bersama Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF), di Jakarta, Jumat (24/7/2026)

Havas menilai, penguatan posisi Indonesia dalam agenda ESG harus berjalan beriringan dengan reformasi ekosistem riset dan pengembangan (R&D) nasional. Saat ini, belanja R&D Indonesia masih berada pada kisaran 0,25 hingga 0,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata ASEAN sebesar 0,84 persen dan Jerman sebesar 3,1 persen.

Selain rendahnya belanja R&D, keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan riset juga masih terbatas. Kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan riset nasional baru berkisar 7 hingga 8 persen, sementara di Jerman mencapai sekitar 67 persen.

Karena itu, Havas mendorong perubahan paradigma pendanaan riset dari pendekatan subsidi menuju investasi jangka panjang. Salah satunya melalui alokasi minimum wajib bagi komitmen R&D dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Ia juga menilai Indonesia dapat mengadaptasi model pendanaan “segitiga” yang diterapkan Fraunhofer-Gesellschaft di Jerman melalui kombinasi dana dasar publik, pendanaan proyek kompetitif, dan riset kontrak dari industri.

“Model ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun ekosistem inovasi yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia usaha secara lebih berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Marine Portfolio Manager GIZ Yuliana Cahya Wulan menekankan pentingnya perusahaan membangun unit riset dan keberlanjutan secara in-house. Dengan demikian, metrik ESG dapat dikembangkan berdasarkan data produksi dan kebutuhan operasional, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

“Tujuan utama bukan sekadar kepatuhan ESG yang lebih baik, melainkan inovasi ESG yang lebih kuat,” jelas Yuliana.

Rektor Sampoerna University Wahdi Salasi April Yudhi mengatakan, penguatan inovasi dan ESG membutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi pentahelix diperlukan untuk menciptakan lompatan baru bagi kemajuan berbagai sektor strategis di Indonesia.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa kolaborasi penting untuk mengatasi tantangan kompleks dan mencari peluang untuk terus berkembang,” ujar Yudhi.

Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri Acep Somantri menambahkan, pengembangan R&D nasional membutuhkan komitmen lebih kuat dari pelaku industri.

“Saya ingin mendukung pernyataan Pak Wamen bahwa R&D seharusnya dimulai dari komitmen industri. Bagaimana mengubah ESG untuk mendukung R&D di setiap industri, tidak hanya di bidang besar, tetapi juga di bidang kecil,” ungkap Acep.

Dengan memperkuat investasi riset, mendorong inovasi industri, dan mengembangkan standar ESG yang berakar pada karakteristik nasional, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk bertransformasi dari pengguna standar menjadi salah satu pembentuk arah standar ESG global.(id11)