DPD Ingatkan Risiko Sosial Politik Atas Wacana Pemakzulan Jelang PemiluDPD Ingatkan Risiko Sosial Politik Atas Wacana Pemakzulan Jelang PemiluDPDIngatkanRisikoSosialPolitikAtasWacanaPemakzulanJelangPemilu

JAKARTA (Waspada): Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengingatkan risiko sosial politik atas wacana Pemakzulan presiden Joko Widodo oleh koalisi masyarakat sipil menjelang Pemilihan Umum (pemilu) serentak 2024.

Menurutnya, mekanisme Pemakzulan membutuhkan proses politik dan hukum yang panjang serta rumit. Sementara waktu pelaksanaan pemilu serentak hanya tersisa satu bulan.

"Kami menghormati hak menyatakan pendapat politik koalisi masyarakat sipil atas fenomena politik saat ini. Namun menuntaskan proses pemakzulan presiden memiliki risiko sosial politik yang justru akan berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat," ujar Sultan melalui keterangan resminya yang diterima di Jakarta Jumat (12/1/2024).

Pemakzulan, lanjut Sultan, merupakan proses politik yang konstitusional dan patut dihargai. Namun hal tersebut berpotensi menyebabkan keresahan sosial, mengingat tingkat kepuasan dan dukungan politik masyarakat terhadap presiden Joko Widodo masih cukup tinggi.

"Kami minta semua pihak untuk menahan diri dengan tidak mewacanakan isu politik yang rentan mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pemilu. Mari kita hadapi proses pemilu yang sedang berlangsung dengan penuh kegembiraan dan demokratis", imbaunya.

Wakil Ketua DPD RI ini pun mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang jujur dan adil. Tidak boleh ada kecenderungan kekuasaan yang hanya berpihak pada salah satu calon atau golongan politik tertentu.

Dia berharap agar semua unsur pemerintahan seperti penyelenggara pemilu, birokrasi maupun pihak keamanan (TNI/Polri), bersikap netral.

Diketahui, wacana pemakzulan muncul ketika kelompok sipil beraudiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (9/1).

Koalisi masyarakat sipil mengeluhkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka mengusulkan agar pemilu dilaksanakan tanpa presiden. (rel/j05)