DPR Siap Kawal Anggaran PemiluDPR Siap Kawal Anggaran PemiluDPRSiapKawalAnggaranPemilu

JAKARTA (Waspada) - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan dirinya sependapat bahwa anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mencapai Rp76,6 triliun harus digunakan se-efektivitas dan se -efisiensi mungkin.

Hal itu disampaikan merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu kemarin.

Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat di lakukan secara efektif dan efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.

Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut. Dimana, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat non elektoral.

"Memang ada beberapa anggaran yang bersifat non elektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp 76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya covid-19 masih berlangsung," kata Rifqi melalui relis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/6).

Ia pun meminta KPU sebagai pelaksana untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal agar dapat di handel kementerian lembaga lainnya.

Misalnya pengadaan APD untuk covid ya bisa diserahkan pada Kementerian Kesehatan saja, sedangkan infrastruktur biar dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ( Kemen PUPR). Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU.

"Dan itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Dan diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun akan terpangkas," ujarnya

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Puan pun menyoroti sejumlah hal, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu. (J05)