Ketua DPR RI Minta Penanggulangan Bencana Banjir Dan Longsor Di Aceh Dioptimalkan


JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penanggulangan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu belakangan dioptimalkan demi meminimalisir dampak terhadap masyarakat.
“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Selasa (17/11/2026), di Jakarta
Ketua DPR RI, juga meminta Pemerintah untuk memprioritaskan evakuasi bagi warga di daerah terdampak.
“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” tukasnya.
Di media sosial, sebutnya, banyak masyarakat menginformasikan mengenai kondisi banjir di Aceh. Beberapa laporan menunjukkan adanya warga yang terjebak arus deras banjir, bahkan seorang ayah dan anaknya sempat terjatuh dan terseret arus banjir.
Oleh karenanya, Puan meminta agar instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan menyusul Aceh juga telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
“Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” jelas Puan.
Dinas Sosial juga diingatkan untuk segera menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Bantuan diberikan bukan hanya bagi warga yang ada di pengungsian, tapi juga untuk masyarakat yang bertahan di rumah meski dalam kondisi banjir.
“Dan bagi warga yang mengungsi agar dipastikan lokasinya aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, mereka yang memiliki penyakit bawaan, dan warga disabilitas,” ungkapnya.
Puan mendorong Pemerintah pusat untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh mengingat dampaknya yang cukup signifikan dan berkepanjangan. Menurutnya bantuan yang diberikan negara tidak boleh hanya saat bencana terjadi, tapi juga pendampingan hingga pasca-bencana untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
“Pengalaman menghadapi banjir berulang juga perlu menjadi dasar memperkuat perlindungan jangka panjang. Pilihan pemulihan harus dibicarakan bersama masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan, hubungan sosial, dan sumber penghidupan mereka,” paparnya.
Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah menyepakati prioritas pemulihan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kesinambungan kebijakan dan dukungan juga perlu diarahkan agar penanganan darurat bencana tersambung dengan pemulihan kehidupan warga.
"Keberhasilan pemulihan perlu terlihat dalam kehidupan masyarakat terdampak saat mereka dapat tinggal dengan aman, anak-anak kembali belajar, dan orang tua memperoleh kesempatan untuk bekerja. Hasil itulah yang perlu menjadi tujuan bersama dalam penanganan bencana,” urainya.
Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya mitigasi oleh Pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi secara nasional.
“Meski ada pergeseran iklim, tapi akhir tahun biasanya banyak terjadi bencana hidrometeorologi karena telah memasuki musim hujan. Mitigasi bencana dan pemetaan sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” kata Puan.
Bagi daerah dengan hujan intensitas tinggi, Puan meminta Pemerintah bersama lembaga terkait menyiapkan upaya modifikasi cuaca demi menekan risiko banjir dan longsor. “Early Warning System atau peringatan dini juga perlu diperhatikan, dan menjangkau seluruh masyarakat. Edukasi dan sosialisasi kepada warga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi perlu semakin digencarkan,” tambahnya.(id10)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda