Dua Tahun Asta Cita, PIP Kemenag Jangkau 5,2 Juta Siswa

JAKARTA (Waspada.id): Sebanyak 5.216.294 siswa madrasah dan sekolah pendidikan keagamaan menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026, dengan total anggaran mencapai Rp4,07 triliun. Capaian ini menjadi salah satu kontribusi Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain PIP, Kemenag mencatat sejumlah capaian lain, mulai dari penyaluran beasiswa perguruan tinggi, peningkatan kesejahteraan guru, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa serta santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat dan penguatan kerukunan antarumat beragama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kemenag dalam mendukung empat agenda Asta Cita yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi kementeriannya, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.

“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun Asta Cita di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Pada jenjang pendidikan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha dengan anggaran Rp3,032 triliun.

Sementara itu, Beasiswa Indonesia Bangkit hasil kerja sama Kemenag dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.

“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Menag.

Penguatan akses pendidikan keagamaan juga dilakukan bagi umat Khonghucu melalui pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.

Dukungan terhadap sektor pendidikan turut diperkuat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima tercatat sebanyak 671.704 guru dengan alokasi anggaran Rp25,996 triliun.

6,3 Juta Siswa dan Santri Terjangkau MBG

Perhatian terhadap kualitas generasi muda juga diwujudkan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Berdasarkan data yang dipaparkan Kemenag, MBG telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sedangkan CKG menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Wamenag.

Menurutnya, perluasan MBG di pesantren harus diikuti pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, serta kualitas makanan yang terjaga.

Pesantren juga diharapkan semakin terlibat dalam ekosistem MBG sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan melalui pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan perekonomian dan pemberdayaan pesantren.

“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.

Penguatan Kelembagaan

Pesantren

Wamenag menambahkan, berbagai kebijakan dalam dua tahun terakhir menunjukkan perhatian Presiden Prabowo terhadap kehidupan umat beragama. Perhatian tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan penataan urusan keagamaan agar dapat ditangani secara lebih fokus.

“Saya ingin mengajak kita melihat bahwa itulah keseriusan Presiden dalam memberikan perhatian terhadap umat beragama,” ujarnya.

Salah satu langkah yang disoroti adalah penguatan kelembagaan pesantren melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Menurut Wamenag, penguatan tersebut berkaitan dengan upaya mengoptimalkan tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” kata Wamenag.

Ia menegaskan, ruang pengabdian Kemenag mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan, pengembangan pesantren, hingga pelayanan kepada umat. Seluruhnya menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo.

Ekonomi Umat, Zakat, dan Wakaf

Di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp44,698 triliun, dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat.

Aset wakaf uang juga mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Sekjen Kemenag.

Program pemberdayaan ekonomi umat turut dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis Kantor Urusan Agama (KUA), serta 25 Kota Wakaf.

Pada 2025–2026, program pemberdayaan ekonomi berbasis KUA tercatat menjangkau 2.141 penerima manfaat.

Selain pengelolaan zakat dan wakaf, Kemenag juga mencatat pengelolaan dana umat melalui berbagai lembaga keagamaan, yakni Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa bagi umat Kristen, Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional bagi umat Hindu, serta Rp11 miliar melalui Dana Paramita bagi umat Buddha.

“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjut Kamaruddin.

Dalam penguatan kerukunan umat beragama, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 sebesar 76,77.

Bakom Apresiasi Peran Kemenag

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi peran Kemenag dalam mendorong nilai-nilai agama berkontribusi terhadap persatuan nasional, pembangunan integritas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Syahganda, di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, agama dapat menjadi kekuatan yang mempererat persatuan dan menjaga kebersamaan.

“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti upaya menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan untuk membangun integritas dan mendorong masyarakat menjauhi budaya korupsi.

“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ungkapnya.

Menurut Syahganda, nilai-nilai agama dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bersih dan menjauhi perilaku koruptif.

Capaian ketiga yang disorot adalah kontribusi Kemenag terhadap pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mencontohkan program pembelajaran jarak jauh dan beasiswa sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan.

“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” katanya.

Syahganda menegaskan, penyampaian capaian dua tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat.

“Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program dan hasil kerja kementerian serta lembaga karena pelaksanaannya menggunakan anggaran negara yang bersumber dari masyarakat, termasuk pajak.

Penyampaian capaian tersebut juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk menerima masukan mengenai pelaksanaan program dan persoalan yang masih membutuhkan penanganan, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan Kemenag.

“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” kata Syahganda.