Dua Tahun Prabowo-Gibran, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Hadir di 442 Daerah

JAKARTA (Waspada.id): Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperluas akses perlindungan bagi korban kekerasan dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hingga September 2026, UPTD PPA telah terbentuk di 34 provinsi dan 442 kabupaten/kota di Indonesia.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, jumlah kabupaten/kota yang memiliki UPTD PPA meningkat dari 407 pada akhir 2025 menjadi 442 pada September 2026. Penguatan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapatkan pertolongan.

“Bagi korban kekerasan, yang paling penting bukan sekadar tersedianya tempat pelayanan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa ketika meminta pertolongan, ada yang mendengar, ada yang melindungi, dan ada yang mendampingi sampai pulih,” kata Arifah dalam jumpa pers dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Selain memperluas layanan di daerah, KemenPPPA memperkuat layanan pengaduan Sahabat 129 serta sistem pendataan dan penanganan kasus. Langkah tersebut diharapkan memastikan korban memperoleh bantuan sesuai kebutuhan, mulai dari perlindungan, pendampingan, hingga pemulihan.

Arifah mengakui, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius. Hasil survei menunjukkan, persentase perempuan berusia 15–64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya turun dari 26,1 persen pada 2021 menjadi 24,1 persen pada 2024.

Meski menunjukkan penurunan, angka tersebut menandakan masih banyak perempuan yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi korban.

Kesenjangan Upah Menurun

Di bidang pemberdayaan perempuan, pemerintah mencatat penurunan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan dari 21,89 persen pada 2024 menjadi 20,27 persen pada 2025.

Sementara itu, persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial meningkat dari 35,49 persen menjadi 36,68 persen pada periode yang sama.

Menurut Arifah, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesempatan bagi perempuan dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Namun, pemerintah masih perlu memperluas kesempatan perempuan untuk bekerja, mengembangkan usaha, memperoleh modal, dan memasarkan produk.

Salah satu upaya pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan penguatan usaha bagi 102 perempuan di Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 pelaku usaha memperoleh nomor induk berusaha (NIB), sementara tiga mitra pembeli berhasil dijangkau.

Arifah menegaskan, pemberdayaan perempuan tidak cukup dilakukan melalui pelatihan. Perempuan juga membutuhkan dukungan legalitas usaha dan akses pasar agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan serta meningkatkan penghasilan.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Meningkat

Di bidang pemenuhan hak anak, Indeks Pemenuhan Anak meningkat dari 68,87 pada 2024 menjadi 70,19 pada 2025. Indeks Perlindungan Khusus Anak juga naik dari 80,32 menjadi 81,98 pada periode yang sama.

Selain itu, persentase perkawinan anak turun dari 5,90 persen menjadi 4,56 persen. Persentase pekerjaan anak juga mengalami penurunan dari 2,17 persen menjadi 1,80 persen.

Arifah menilai, penurunan perkawinan anak dan pekerjaan anak menjadi perkembangan penting karena membuka peluang lebih besar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan.

Salah satu intervensi dilakukan di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Jember melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu anak-anak yang terpaksa bekerja.

Dari upaya tersebut, sebanyak 160 anak berhasil kembali bersekolah. Selain itu, 1.379 anak yang berisiko menjadi pekerja anak dijangkau melalui kegiatan pencegahan.

“Bagi 160 anak itu, kembali bersekolah merupakan perubahan yang sangat berarti. Mereka kembali memiliki kesempatan untuk belajar, bermain bersama teman-temannya, dan mengejar cita-citanya,” ujar Arifah.

Ia menambahkan, kembali ke sekolah bukan sekadar kesempatan untuk belajar di ruang kelas, melainkan juga membuka peluang bagi anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik.

Ruang Bersama Indonesia Hadir di 337 Desa dan Kelurahan

Untuk memperluas jangkauan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KemenPPPA juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI).

Program tersebut mengajak pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama menyelesaikan persoalan perempuan dan anak di lingkungan masing-masing, mulai dari pemberdayaan perempuan, penguatan keluarga, hingga perlindungan anak.

Hingga Oktober 2026, Ruang Bersama Indonesia telah berkembang di 337 desa dan kelurahan yang tersebar di 99 kabupaten/kota.

Arifah mengatakan, persoalan perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat. Penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat karena berbagai persoalan tersebut terjadi langsung di lingkungan tempat perempuan dan anak menjalani kehidupan sehari-hari.

Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar perempuan memperoleh dukungan untuk bekerja dan berusaha, keluarga mendapatkan penguatan dalam pengasuhan, serta anak terlindungi di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitarnya.

Arifah menegaskan, capaian selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Namun, berbagai tantangan masih harus diselesaikan agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(id11)