Ekonomi Syariah Digital: Wajah Baru Moderasi Beragama yang Inklusif

Oleh: Isnaini Harahap

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam pola masyarakat bekerja, berinteraksi, dan bertransaksi. Kehadiran e-commerce berbasis prinsip Islam, fintech syariah, marketplace produk halal, layanan zakat dan wakaf digital, hingga crowdfunding syariah membuka peluang besar bagi perluasan inklusi keuangan masyarakat.

Namun, transformasi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak dapat dianggap remeh. Pergeseran etika bisnis, kepatuhan terhadap prinsip syariah, munculnya sentimen eksklusivisme, hingga komersialisasi isu keagamaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam konteks inilah moderasi beragama menjadi penting. Sikap keberagamaan yang seimbang, terbuka, dan menghargai keragaman dapat menjadi fondasi agar ekonomi syariah mampu berkembang tanpa terjebak dalam eksklusivitas maupun semata-mata mengikuti logika pasar.

Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Salah satu tantangan mendasar dalam pengembangan ekonomi syariah digital adalah kesenjangan literasi ganda, yakni literasi digital dan literasi keuangan syariah. Masih banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami produk serta mekanisme keuangan syariah. Pada saat yang sama, tidak semua memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kombinasi kedua kesenjangan tersebut membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi dan kesalahpahaman, termasuk dalam memahami akad-akad syariah yang digunakan pada berbagai platform digital. Kondisi ini juga berpotensi memperlambat pemerataan adopsi ekonomi syariah berbasis teknologi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Platform digital syariah harus mampu menjamin seluruh proses, mulai dari akad, transaksi, hingga mekanisme sistem, tetap sesuai dengan prinsip syariah serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Persoalannya, kecepatan inovasi teknologi sering kali melampaui kesiapan sistem pengawasan dan sertifikasi syariah. Akibatnya, dapat muncul kesenjangan antara idealitas prinsip dan realitas implementasi di lapangan.

Situasi ini semakin kompleks ketika label “syariah” hanya digunakan sebagai strategi pemasaran. Praktik semacam itu berpotensi menyesatkan konsumen sekaligus mereduksi nilai-nilai agama menjadi sekadar instrumen komersial.

Di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang penyebaran berbagai narasi keagamaan yang tidak selalu disampaikan secara proporsional. Perdebatan ekstrem mengenai halal dan haram terhadap produk digital dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, bahkan berpotensi mendorong tumbuhnya sikap intoleran.

Tantangan lainnya adalah regulasi ekonomi syariah yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan teknologi finansial yang bergerak sangat cepat. Berbagai fenomena baru seperti aset kripto syariah, robo-advisor investasi, dan smart contract berbasis blockchain membutuhkan respons regulasi yang tepat dan adaptif.

Kesenjangan antara kecepatan inovasi dan kesiapan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, celah pengawasan, serta risiko ketidaksesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Persoalan tersebut diperberat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi finansial sekaligus memiliki pemahaman mendalam mengenai fiqh muamalah. Padahal, kemampuan lintas disiplin tersebut sangat dibutuhkan untuk menilai, mengawasi, dan memastikan berbagai inovasi digital tetap berada dalam koridor syariah.

Selain itu, masifnya transaksi digital juga meningkatkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, manipulasi transaksi, dan penipuan siber. Ancaman tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak, keamanan, dan kemaslahatan individu.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah digital masih menghadapi ketimpangan daya saing dengan platform konvensional yang lebih dahulu menguasai teknologi, memiliki modal besar, ekosistem digital yang lebih kuat, serta basis pengguna yang lebih luas.

Mengapa Moderasi Beragama Menjadi Kunci?

Di tengah kompleksitas tersebut, moderasi beragama menawarkan kerangka berpikir untuk menjembatani perkembangan teknologi dengan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Moderasi beragama mendorong keterbukaan terhadap inovasi, tanpa kehilangan keteguhan terhadap nilai-nilai dasar syariah. Teknologi tidak harus dipandang sebagai ancaman, tetapi juga tidak dapat diterima secara tanpa kritik.

Setiap inovasi perlu diadopsi secara selektif, kritis, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan aspek kehalalan, keadilan, keamanan, kemanfaatan, serta potensi mudarat yang mungkin ditimbulkan.

Kerangka tersebut juga berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Pengembangan ekonomi syariah digital harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, inovasi ekonomi syariah perlu berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan perbankan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta aturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepatuhan terhadap kerangka hukum tersebut penting untuk memastikan setiap inovasi digital memiliki kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Moderasi beragama juga menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan akses. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan agenda inklusi ekonomi syariah digital.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan literasi ekonomi syariah dan literasi digital, memperluas akses terhadap layanan berbasis teknologi, serta memastikan transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi dan infrastruktur memadai.

Nilai keadilan itu juga diperkuat melalui prinsip toleransi. Ekonomi syariah seharusnya tampil sebagai sistem yang terbuka dan inklusif, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama.

Dalam menghadapi persaingan dengan platform konvensional, ekonomi syariah tidak perlu memosisikan dirinya secara eksklusif atau antagonistik terhadap sistem lain. Sebaliknya, ekonomi syariah perlu tampil sebagai alternatif yang rasional, etis, kompetitif, dan terbuka bagi siapa saja, termasuk masyarakat non-Muslim.

Cara pandang inklusif tersebut juga sejalan dengan prinsip anti-kekerasan dalam moderasi beragama. Promosi dan aktivitas ekonomi syariah harus dilakukan secara persuasif, tanpa paksaan, intimidasi, maupun pemberian stigma negatif terhadap pilihan ekonomi masyarakat.

Untuk merespons dinamika regulasi dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, diperlukan pula dialog konstruktif antara ulama, regulator, akademisi, dan pelaku industri teknologi finansial. Fatwa dan regulasi perlu mampu berkembang secara kontekstual tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah maupun menghambat inovasi.

Di sisi lain, penerimaan terhadap tradisi lokal juga dapat memperkuat pengembangan ekonomi syariah digital. Nilai-nilai yang telah mengakar di masyarakat, seperti gotong royong dan arisan, dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan model ekonomi syariah yang lebih membumi dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Kesimpulan

Ekonomi syariah digital tidak semestinya dipandang hanya sebagai pasar bagi umat Islam. Lebih dari itu, ia memiliki potensi menjadi model ekonomi alternatif yang berorientasi pada keadilan, inklusivitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan bersama.

Karena itu, moderasi beragama perlu menjadi salah satu landasan penting dalam pengembangannya. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui promosi yang inklusif, pemerataan akses, peningkatan literasi, serta kolaborasi antara lembaga keagamaan, regulator, akademisi, pelaku industri, dan platform digital.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa kehilangan semangat keterbukaan dan keberagaman. Pada akhirnya, ekonomi syariah digital diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai sektor ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.