Era Gapeksindo Muda Adukan Carut Marut Dunia Konstruksi Di Sumut Kementrian PUPREra Gapeksindo Muda Adukan Carut Marut Dunia Konstruksi Di Sumut Kementrian PUPREraGapeksindoMudaAdukanCarutMarutDuniaKonstruksiDiSumutKementrianPUPR

MEDAN (Waspada): Era Gapeksindo Muda mengadukan carut marut dunia konstruksi di Sumut kepada Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (7/8).

Era Gapeksindo Muda dimotori Ketua Umum Gapeksindo Sumatera Utara Jimmy Simbolon, didampingi Sekretaris Josua Fareira Pangaribuan, anggota Dave Tobing, Christian Butarbutar, Raphael Butarbutar, Fransisco Butarbutar, Maria Vinny dan Jerry Tobing. Setiba di gedung Kementerian PUPR, mereka membentang spanduk bertuliskan, “Pak Basuki Hadimuljono/Menteri PUPR, tolong ingatkan para pejabat PUPR di Sumut untuk menjauhi penjara dan neraka,”.

Aksi damai ini adalah rangkaian aksi anak-anak Era Gapeksindo Muda yang menyapaikan secara langsung dalam mengkritisi atas pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara yang carut marut.

"Kita berharap, pertemuan dengan Menteri PUPR atau yang mewakilinya, kita mendapatkan penjelasan terkait pembangunan di Sumut yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)," terang Ketum Gapeksindo Sumut Jimmy Simbolon.

Sedangkan Sekretaris Gapeksindo Sumut Josua Pangaribuan menambahkan, mereka sudah melakukan pertemuan dangan beberapa pihak seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Kementerian PUPR.

Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan terkait sistem e-katalog yang dinilai banyak celah untuk membuat para pengusaha nakal untuk melakukan korupsi.

“Kami sampaikan banyak celah yang harus dibenahi dan mereka pun menyadari jika banyak yang harus dibenahi,” katanya.

Agenda penting lainnya menurut Josh, mereka menyurati Menteri PUPR terkait kondisi bidang infrastruktur di Sumatera Utara. Mereka menyampaikan data proyek-proyek yang terlambat dan tidak jelas progres waktu dan kualitasnya.

“Proyek yang sekarang bermasalah dikerjakan pengusaha dari luar Sumut. Selain itu kita juga mau sampaikan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari aksi kepada dinas dan balai bahwa kondisi ini memang diduga disetel agar tidak ada ruang pengusaha lokal untuk menjadi peserta,” tandasnya. (cbud)