F-PAN DPRD Sumut Minta Polemik Paripurna DiakhiriF-PAN DPRD Sumut Minta Polemik Paripurna DiakhiriF-PANDPRDSumutMintaPolemikParipurnaDiakhiri

MEDAN (Waspada.id) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut Sumut. menilai polemik yang sempat mewarnai rapat paripurna DPRD Sumut sudah seharusnya diakhiri. Seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, diminta kembali mengedepankan komunikasi, memperkuat sinergi, dan fokus menjalankan agenda pembangunan demi kepentingan masyarakat.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, usai rapat paripurna lanjutan dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (31/7/2026).

Menurut Yahdi, terlaksananya rapat paripurna hingga menghasilkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi bukti bahwa komunikasi dan hubungan kerja kedua lembaga tetap berjalan dengan baik meski sebelumnya sempat terjadi dinamika politik.

"Yang paling penting adalah bagaimana DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjaga kolaborasi dalam menjalankan amanah masyarakat," ujar Yahdi.

Ia menegaskan berbagai program pembangunan daerah, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi, hanya dapat diwujudkan apabila legislatif dan eksekutif membangun kerja sama yang harmonis.

Karena itu, Fraksi PAN memandang polemik yang terjadi pada rapat paripurna sebelumnya, saat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang setelah muncul interupsi terkait kuorum, cukup dijadikan bahan evaluasi agar mekanisme persidangan ke depan berlangsung lebih baik dan tidak kembali memunculkan perdebatan yang berkepanjangan.

"Peristiwa itu harus menjadi evaluasi kita bersama agar pelaksanaan rapat berikutnya semakin baik dan hubungan antarlembaga semakin solid," katanya.

Yahdi menambahkan, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun setelah seluruh tahapan pembahasan selesai, semua pihak perlu kembali membangun komunikasi yang konstruktif serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lain.

Ia berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengedepankan sikap saling menghormati dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, memperkuat kepercayaan publik, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata di Sumatera Utara.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan konflik yang berkepanjangan, melainkan kebersamaan dalam bekerja. Jika eksekutif dan legislatif berjalan seiring, pembangunan Sumatera Utara akan semakin cepat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," pungkasnya. (wsp.id)