F-PKS DPRD Sumut Tolak Tegas Usulan ONH Rp 69 JutaF-PKS DPRD Sumut Tolak Tegas Usulan ONH Rp 69 JutaF-PKSDPRDSumutTolakTegasUsulanONHRp69Juta

MEDAN (Waspada): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut menolak dengan tegas wacana pemerintah melalui Kementrian Agama (Kemenag) yang mengusulkan kenaikan biaya haji yang harus ditanggung calon jamaah dari Rp 39,8 juta menjadi Rp 69,1 juta per orang. Fraksi minta pemerintah terus memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi, agar menekan kenaikan biaya haji.

“Kita nyatakan dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta, karena masih memberatkan bagi calon jamaah haji,” kata Hendro Susanto (foto), bendahara Fraksi PKS dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada, di Medan, Sabtu (21/1).

Anggota dewan Dapil XII Binjai-Langkat ini merespon wacana pemerintah yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Jakarta, Kamis (19/1), yang mengusulkan kenaikan biaya haji yang harus dibayarkan oleh calon jamaah pada 2023 ini, dari Rp 39,8 juta menjadi sebesar Rp 69 juta.

Kenaikan ini diklaim karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi yang tidak dapat dihindari.

Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji serta formulasi ini juga telah melalui proses kajian.

Menyikapi hal ini, Hendro Susanto, yang juga anggota Komisi E itu menyebutkan, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) atau biaya yang dibayar langsung rata-rata per jamaah sebesar Rp 39.886.009 jika mengacu pada tahun 2022 /1443H tahun kemarin, yang meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.

“Melihat komponen biaya itu, saya berpendapat itu sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100%, kasihan calon jamaah haji. Kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyat,” imbuh Hendro.

Tidak Punya Empati

Hendro menduga menduga pemerintah tidak punya empati terhadap rakyatnya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 M/ 1444 H ini.

“Karenanya, kita nyatakan dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta,” tegasnya.

Hendro Susanto mengatakan, fraksinya mengusulkan agar biaya ongkos haji sama seperti di tahun 2022 kemarin, walapun angka tersebut sesungguhnya itu masih memberatkan bagi calon jamaah haji.

“Ini memberatkan bagi calon jamaah haji di tahun 2023, pemerintah harus peka, dong, harus hadir untuk rakyatnya," papar Hendro, legislator muda yang dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat, sebagaimana tagline PKS, Bersama Melayani Rakyat.

Suara dan sikap Fraksi PKS sama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jamah haji. “Kami menerima pesan melalui short message service (SMS) dan whatsapp dari masyarakat Sumut, kiranya anggota legislatif (Aleg) PKS bersuara lantang untuk menolak wacana kenaikan ongkos naik haji tahun 1444H/2023M,” ujarnya.

Maksimalkan Diplomasi

Tawaran solusi Fraksi PKS DPRD Sumut kepada pemerintah, yakni untuk memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi, dan negosiasi yang optimal dari pemerintah Indonesia. Tujuannya, agar bisa menekan kenaikan biaya haji.

Pasalnya, kata Hendro, dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi jadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekah dan Madinah.

“Lobi-lobi, dong Pak Menteri Agama ke pihak pemerintah Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh legislatif. Ini malah mau ditambah oleh pihak pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan,” katanya, seraya menyebutkan, masih cukup waktu untuk pemerintah berkomunikasi secara elegan ke Arab Saudi.

Fraksi PKS berharap usulan itu hanya wacana sepihak oleh Kemenag, dan meminta Komisi VIII DPR RI menolak dengan tegas. “Suara ini kami teruskan ke pimpinan Fraksi PKS di DPR RI, dari aspirasi calon jamaah haji asal Sumut,” pungkasnya. (cpb)