Fraksi PAN DPRD Sumut Dorong Program Berkantor Pemprovsu Terus BerlanjutFraksi PAN DPRD Sumut Dorong Program Berkantor Pemprovsu Terus BerlanjutFraksiPANDPRDSumutDorongProgramBerkantorPemprovsuTerusBerlanjut

MEDAN (Waspada.id): — Fraksi PAN DPRD Sumut mendorong program Gubsu Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya berkantor di daerah terus dilanjutkan dan dijadikan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir Yahdi Khoir Harahap, mengatakan kehadiran kepala daerah secara langsung di tengah masyarakat penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang tidak selalu terlihat dari laporan pemerintahan.

“Program berkantor di daerah itu bagus. Pertama tentu menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kepala daerah. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan publik karena gubernur dan wakil gubernur hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Yahdi di DPRD Sumut, Selasa (10/8/2026).

Menurut Yahdi, berkantor di daerah bukan sekadar memindahkan tempat bekerja. Program tersebut menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk melihat kondisi lapangan sekaligus mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Berbagai persoalan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan hingga ekonomi masyarakat, kata dia, dapat diketahui secara lebih nyata ketika pemerintah turun langsung ke daerah.

“Kalau kepala daerah datang dan berkantor di daerah, dia akan lebih tahu apa persoalan sesungguhnya,” katanya.

Yahdi berharap program tersebut tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi program unggulan Pemprov Sumut sepanjang periode pemerintahan 2025-2030.

“Kalau bisa ini menjadi program unggulan. Jangan hanya berkantor, tetapi benar-benar hadir untuk melihat, mendengar dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai perhatian Pemprov Sumut terhadap Kepulauan Nias saat ini merupakan langkah yang tepat. Namun, ke depan daerah-daerah lain juga perlu mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan masing-masing.

Menurutnya, program berkantor di daerah dapat disusun dalam kerangka RPJMD Sumut 2025-2030 dengan memperhatikan daerah-daerah yang membutuhkan intervensi pembangunan.

Yahdi juga menekankan agar kehadiran kepala daerah di daerah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

“Harus ada tindak lanjut dari setiap persoalan yang ditemukan. Jadi masyarakat tidak hanya didatangi, tetapi persoalannya juga dicatat, dibahas dan dicarikan solusinya,” ujarnya.

Bahan Evaluasi

Selain itu, hasil berkantor di daerah dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan di lapangan dapat langsung diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan untuk ditangani.

“Jangan sampai setelah gubernur dan wakil gubernur kembali ke Medan, persoalan yang ditemukan kembali menjadi catatan tanpa penyelesaian. OPD harus ikut bertanggung jawab menindaklanjutinya,” kata Yahdi.

Yahdi juga menekankan agar kunjungan kepala daerah diikuti dengan kebijakan dan dukungan anggaran.

“Perhatian kepada daerah jangan hanya dalam bentuk berkantor. Harus diikuti dengan anggaran dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut,” ujarnya.

Ia mengaku pernah merasakan manfaat turun langsung ke masyarakat saat menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan. Ketika kepala daerah berkantor di kecamatan, sejumlah persoalan warga yang sebelumnya tidak diketahui dapat ditemukan secara langsung.

Yahdi juga pernah menemukan kondisi fasilitas pendidikan yang memprihatinkan serta persoalan jembatan gantung yang membahayakan warga.

“Kalau kita tidak datang langsung, kita tidak akan tahu kondisi sebenarnya,” tuturnya.

Karena itu, ia menilai program berkantor di daerah dapat menjadi pola pemerintahan yang lebih responsif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Sumut

Ia berharap program tersebut juga mampu memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota. Sebab, menurutnya, banyak persoalan masyarakat membutuhkan penanganan bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu tingkat pemerintahan.

“Tujuan akhirnya tentu pemerataan pembangunan. Kita ingin seluruh masyarakat Sumatera Utara merasakan perhatian pemerintah,” pungkasnya. (wsp.id)