Gempa Flores Rusak 253 Sekolah, Kemendikdasmen Siapkan 50 Tenda Ruang Kelas DaruratGempa Flores Rusak 253 Sekolah, Kemendikdasmen Siapkan 50 Tenda Ruang Kelas DaruratGempaFloresRusak253Sekolah,KemendikdasmenSiapkan50TendaRuangKelasDarurat

JAKARTA (Waspada.id): Gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Flores yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 berdampak pada 253 satuan pendidikan di tujuh kabupaten di Pulau Flores. Bencana tersebut juga menyebabkan tiga murid dan satu guru meninggal dunia.

Kerusakan satuan pendidikan tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah satuan pendidikan terdampak terbanyak, yakni 104 sekolah, disusul Manggarai Timur 52 sekolah, Nagekeo 44 sekolah, Ende 39 sekolah, Ngada 35 sekolah, Sikka 27 sekolah, dan Manggarai Barat 23 sekolah.

Menanggapi dampak tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menyiapkan 50 tenda Ruang Kelas Darurat untuk memastikan keberlanjutan pembelajaran sekaligus menjaga keselamatan warga sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Ia mengatakan Kemendikdasmen telah berkomunikasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memastikan pendataan dilakukan secara akurat sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Dari 253 satuan pendidikan terdampak, 199 merupakan satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten, sedangkan 54 lainnya merupakan SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan provinsi.

Pendataan dan penanganan kerusakan masih terus dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai simpul penanganan bencana Kemendikdasmen di lapangan.

Untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan, pengiriman 50 tenda darurat dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama mengirim 30 tenda dari tempat penyimpanan di Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo.

Pengiriman tersebut juga membawa 1.000 paket Family Kit, 200 paket School Kit umum, dan 2.000 paket School Kit SMA/SMK untuk mendukung kebutuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Bantuan dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus 2026 menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026. Pemasangan tenda ditargetkan mulai 23 Agustus 2026.

Sementara itu, klaster kedua mengirim 20 tenda dari tempat penyimpanan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Malang menuju Pelabuhan Ende. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah terdampak di wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.

Pengiriman klaster kedua menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. BPMP NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 di SKB Ende sebagai titik transit logistik sebelum mendistribusikannya ke wilayah sasaran.

Tim Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di bawah koordinasi Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) akan mengawal pengiriman, distribusi, hingga pemasangan tenda darurat di lapangan.

Kemendikdasmen mengarahkan satuan pendidikan untuk menghentikan sementara pembelajaran di ruang kelas yang rusak dan memindahkan kegiatan ke ruang aman, tenda belajar, atau meliburkan pembelajaran sementara sesuai kondisi daerah.

Selain bantuan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Dukungan konektivitas melalui Starlink juga disiapkan bagi wilayah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan komunikasi.

Tim lintas direktorat Kemendikdasmen terus melakukan asesmen dan verifikasi kerusakan. Identifikasi awal sekolah rusak ditargetkan dihimpun hingga 18 Agustus 2026, sedangkan verifikasi lapangan dan penanganan melalui perjanjian kerja sama (PKS) ditargetkan berlangsung pada pekan berikutnya.(id11)