GeRAK Aceh Barat Desak Pj Bupati Fungsikan Pasar Hewan GeRAK Aceh Barat Desak Pj Bupati Fungsikan Pasar Hewan GeRAKAcehBaratDesakPjBupatiFungsikanPasarHewan

ACEH BARAT (Waspada): Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) mendesak Pemkab Aceh Barat untuk segera memungsikan tempat penjualan pasar hewan tersebut.

Mengingat, begitu banyak anggaran yang telah dihabiskan oleh pemkab melalui dinas terkait untuk membebaskan lahan tanah dan kemudian membangun pasar hewan di lokasi tersebut.

"Kita menemukan pagu anggaran pembangunan pasar hewan tersebut mencapai Rp651 juta tahun 2021, berada di bawah Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat dengan harga penawaran Rp631 juta dan dimenangkan oleh perusahaan CV. RM yang beralamat di Banda Aceh,” kata koordinator Gerakan Anti Korupsi Edi Syahputra kepada Waspada.id Rabu (6 /3).

Dari hal ini, kata dia, juga ditemukan proses pembebasan lahan tersebut, diduga anggarannya mencapai hingga Rp4.7 miliar.

Edi menyebutkan,namun total pembayaran tersebut belum sepenuhnya dilakukan dan hanya mencapai Rp2.7 miliar, dimana ada dua kali pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat. Tahap pertama mencapai Rp148 juta tertanggal 16 Desember 2021. "Dan tahap ke dua dilakukan pada tanggal 8 November 2022 dengan anggaran mencapai Rp2.6 miliar,” sebutnya.

“Kami mendesak Pj Bupati untuk mengambil sikap atas kondisi pasar hewan tersebut dan kemudian bila diduga ada yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan, terkait dengan mekanisme pembebasan lahan, maka kami mendorong untuk segera dilakukan audit pemeriksaan secara investigatif guna menghilangkan dampak kerugian atas keuangan negara,” desak Edi Syahputra.

"Ini perlu dilakukan audit agar dapat diketahui mekanisme proses pembebasan lahan dan apalagi kami menduga lahan tersebut yang berasal dari gambut dan tentunya penggunaan lahan gambut dibenarkan secara aturan untuk dilakukan pembangunan seperti pasar hewan tersebut,” ungkap Edi.

"Bila ini juga tidak berjalan, maka kami berencana untuk melaporkannya secara khusus kepada aparat penegak hukum agar persoalan ini ditemukan titik terang atas penggunaan uang negara oleh pemerintah setempat,” tegas Edi Syahputra.(b22)