Gibran Goyah, Prabowo Serba Salah

Oleh: Dr Usman Lamreung

Panggung politik nasional kembali diguncang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah kontroversi dokumen pendidikan yang kini memasuki babak serius. Peristiwa ini bukan persoalan seorang Wakil Presiden yang ingin mundur, tetapi menyangkut legitimasi kekuasaan, hubungan politik Prabowo–Jokowi, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo selama sekitar 2,5 jam. Namun, pengunduran diri tersebut belum menjadi keputusan resmi. Gibran justru menyatakan ingin menyelesaikan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk memperjuangkan proses di PTUN dan mengupayakan peninjauan kembali atas putusan MA.

Situasi ini menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah Gibran sedang menghadapi tekanan hukum semata, atau persoalannya telah berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik di lingkaran kekuasaan?

Pangkal persoalan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. MA mengabulkan kasasi penggugat, menyatakan batal Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan pada 2019, dan memerintahkan kementerian terkait mencabut dokumen tersebut.

Putusan ini serius karena dokumen penyetaraan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Persoalan yang sebelumnya menjadi perdebatan publik kini memperoleh konsekuensi hukum melalui putusan pengadilan.

Namun, harus dibedakan antara pembatalan dokumen administrasi dengan pemberhentian jabatan Wakil Presiden. Putusan MA tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024 ataupun memberhentikan Gibran. Ada mekanisme konstitusional tersendiri untuk pemberhentian seorang Wakil Presiden.

Di sinilah letak persoalan sebenarnya. Legalitas formal jabatan harus berjalan beriringan dengan legitimasi publik. Seorang pejabat negara tidak cukup hanya bertahan pada status formal, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan proses pencalonan dan integritasnya kepada masyarakat.

Sikap Prabowo menghadapi persoalan Gibran menjadi bagian penting dari dinamika politik ini. Presiden tidak secara terbuka menolak niat pengunduran diri tersebut. Sebaliknya, ia memberikan sejumlah masukan agar Gibran memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Sikap ini dapat dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan hukum. Namun, publik juga berhak bertanya: sejauh mana Prabowo akan memberikan dukungan politik kepada wakilnya ketika persoalan ini semakin membesar?

Prabowo menghadapi dilema. Membela Gibran secara berlebihan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan melindungi kepentingan keluarga dan kelompok politik. Sebaliknya, menjaga jarak terlalu jauh dapat dibaca sebagai perubahan sikap terhadap mitra politik yang mengantarkannya memenangkan Pilpres 2024.

Karena itu, ujian Prabowo bukan saja mempertahankan stabilitas kabinet, melainkan memastikan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip hukum dan akuntabilitas.

Apakah Ini Awal Retaknya Hubungan Prabowo–Jokowi?

Dimensi politik yang tidak boleh diabaikan adalah hubungan Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo. Gibran bukan hanya Wakil Presiden, tetapi juga putra Jokowi. Kemenangan pasangan Prabowo–Gibran pada 2024 tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi kekuatan politik yang terbentuk menjelang pemilihan presiden.

Persoalan Gibran berpotensi menguji hubungan politik kedua tokoh tersebut. Apalagi, dinamika kekuasaan selalu melibatkan kepentingan, jaringan, dan distribusi pengaruh.

Reuters pada 11 November 2026 dilaporkan memberitakan bahwa lebih dari 100 anggota DPR dari sejumlah partai telah menandatangani petisi yang mempertanyakan kelayakan Gibran dan berpotensi mendorong proses pemakzulan. Jika terkonfirmasi, perkembangan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut mulai bergerak dari ruang hukum menuju arena politik parlemen.

Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa Prabowo sedang menyingkirkan Gibran atau mengakhiri pengaruh Jokowi. Belum ada bukti yang cukup untuk memastikan adanya skenario politik demikian.

Yang perlu dicermati adalah apakah partai-partai pendukung pemerintah tetap solid, bagaimana sikap Prabowo selanjutnya, dan sejauh mana Jokowi mempertahankan pengaruh politiknya dalam konfigurasi kekuasaan baru.

Persoalan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari.

Sementara itu, pemakzulan memiliki mekanisme berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Artinya, pengunduran diri dan pemakzulan bukan perkara yang bisa diputuskan melalui tekanan politik atau kesepakatan elite semata. Prosedur konstitusi harus dihormati.

Negara hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan mengendalikan hukum. Sebaliknya, hukum juga tidak boleh diperlakukan sebagai instrumen untuk menjatuhkan lawan politik.

Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum mengevaluasi praktik politik dinasti dalam demokrasi Indonesia. Persoalannya bukan semata-mata hubungan keluarga dalam politik, karena konstitusi tidak melarang seseorang berkompetisi berdasarkan hubungan kekerabatan. Persoalan sesungguhnya adalah apakah proses politik berlangsung secara transparan, setara, akuntabel, dan tunduk pada hukum.

Demokrasi kehilangan substansinya ketika akses terhadap kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh kedekatan keluarga dan jaringan elite daripada kapasitas serta legitimasi publik.

Kasus Gibran memperlihatkan bahwa jabatan publik bukan warisan politik. Setiap pejabat harus siap mempertanggungjawabkan persyaratan pencalonan, integritas, dan kinerjanya kepada masyarakat.

Akhirnya, Gibran menghadapi pilihan politik yang tidak ringan: bertahan dengan memperjuangkan persoalan hukumnya atau benar-benar mengundurkan diri. Sementara Prabowo menghadapi ujian yang lebih besar, yakni menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan supremasi hukum.

Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya masa depan jabatan Gibran, melainkan arah demokrasi dan integritas kekuasaan Indonesia.

Indonesia tidak membutuhkan sekadar pergantian Wakil Presiden. Indonesia membutuhkan kepastian bahwa kekuasaan tunduk kepada konstitusi, bukan konstitusi yang diperalat untuk kepentingan kekuasaan.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik