GP Ansor Medan: Jangan Tafsirkan Walkout Bobby Nasution sebagai ArogansiGP Ansor Medan: Jangan Tafsirkan Walkout Bobby Nasution sebagai ArogansiGPAnsorMedan:JanganTafsirkanWalkoutBobbyNasutionsebagaiArogansi

MEDAN (Waspada.id) – Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Medan menyayangkan pernyataan politisi Partai NasDem Ricky Anthony yang menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang (walkout) Rapat Paripurna DPRD Sumut sebagai bentuk arogansi.

Ketua GP Ansor Medan, Mhd Husein Tanjung, menilai pernyataan tersebut seharusnya dipandang secara objektif dan proporsional. Menurutnya, setiap tindakan pejabat publik tidak dapat dinilai hanya dari aspek simbolik, tetapi harus dilihat berdasarkan konteks, prosedur, kewenangan, serta konsekuensi hukum yang menyertainya.

Husein mengatakan, sikap hati-hati Gubernur Sumut sebelum menandatangani dokumen resmi justru dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip due process of law dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Jangan kemudian sikap kehati-hatian seorang kepala daerah dalam menghadapi persoalan legalitas justru ditafsirkan sebagai arogansi," ujarnya, Selasa (28/7).

Ia menegaskan, setiap keputusan politik maupun administratif yang dihasilkan melalui suatu forum harus memiliki legitimasi yang memadai. Menurutnya, legitimasi tidak hanya diukur dari kehadiran fisik dalam ruang rapat, tetapi juga dari terpenuhinya syarat formal dan prosedural yang menjadi dasar sahnya suatu keputusan.

Karena itu, Husein menilai persoalan tersebut tidak semestinya diarahkan menjadi serangan personal terhadap Bobby Nasution. Ia mengingatkan, perdebatan yang bergeser ke ranah personal berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya berkaitan dengan aspek legalitas dan tata kelola pemerintahan.

"Jangan sampai persoalan yang substansinya menyangkut prosedur justru dipersonalisasi. Dalam ruang demokrasi, kritik merupakan keniscayaan, tetapi harus dibangun di atas fakta, argumentasi yang rasional, dan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan, bukan sekadar asumsi atau kesimpulan prematur," tegasnya.

Husein juga mengajak seluruh pihak mengedepankan nalar publik dalam menyikapi dinamika pemerintahan.

Menurutnya, pejabat publik harus terbuka terhadap kritik, namun kritik yang berkualitas harus mampu membedakan antara fakta dan opini serta tidak menyederhanakan persoalan yang memiliki dimensi hukum dan kelembagaan.

"Kalau boleh kami katakan, jangan asbun. Jangan membangun kesimpulan sebelum memahami keseluruhan konstruksi persoalannya. Politik boleh dinamis, tetapi tata kelola pemerintahan harus tetap berpijak pada hukum, prosedur, dan prinsip akuntabilitas," katanya.

GP Ansor Medan berharap dinamika antara eksekutif dan legislatif di Sumatera Utara tidak berkembang menjadi konflik retorika yang kontraproduktif. Menurut Husein, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, namun seluruh pihak memiliki tanggung jawab menjaga kualitas ruang publik, menghormati kewenangan kelembagaan, serta memastikan setiap keputusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politik, dan hukum.

"Yang kita butuhkan hari ini bukan perang narasi, tetapi kedewasaan dalam berdemokrasi. Kritik harus mencerdaskan publik, bukan sekadar memperkeruh keadaan," pungkasnya. (id146)