Hardiknas: MBG dan Kesejahteraan Guru

Oleh: Farid Wajdi

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebuah penanda historis yang merujuk pada kelahiran Ki Hajar Dewantara. Dalam gagasannya, pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan proses memerdekakan manusia. Spirit itu terasa agung dalam pidato dan seremoni, tetapi sering meredup ketika berhadapan dengan realitas kebijakan yang timpang.

Hardiknas 2026 memperlihatkan dua wajah pendidikan Indonesia. Di satu sisi, negara mendorong program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai langkah strategis membangun generasi sehat dan produktif. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru, terutama honorer, tetap menjadi luka lama yang belum tertangani secara serius. Dua agenda ini tidak sekadar berbeda prioritas, tetapi mencerminkan arah politik pendidikan yang belum sepenuhnya konsisten.

MBG tampil sebagai kebijakan yang mudah dipahami publik. Logikanya sederhana. Anak yang terpenuhi kebutuhan gizinya akan lebih siap belajar. Intervensi nutrisi memiliki korelasi kuat terhadap perkembangan kognitif dan capaian akademik (World Bank, 2020). Negara hadir secara konkret dan terlihat. Dalam lanskap kebijakan, program semacam ini memiliki daya tarik sosial sekaligus legitimasi politik.

Namun pendidikan tidak berhenti pada tubuh siswa. Pendidikan hidup dalam relasi antara guru, murid, dan sistem yang menopangnya. Pada titik ini, kesejahteraan guru menjadi fondasi yang sering diabaikan. Ratusan ribu guru honorer masih berada dalam ketidakpastian. Honor minim, status rapuh, dan masa depan kabur. Laporan berbagai media pada momentum Hardiknas 2026 menggambarkan situasi ini sebagai kondisi yang belum bergerak signifikan selama bertahun-tahun (KalderaNews, 2026; Kompas, 2026).

Di sinilah paradoks itu menjadi jelas. Negara berinvestasi pada asupan gizi peserta didik, tetapi abai pada kualitas hidup pengajar. MBG menjanjikan masa depan, sementara guru justru berjuang mempertahankan hari ini. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan anggaran, melainkan soal orientasi kebijakan.

Michael Fullan (2007) mengingatkan perubahan pendidikan selalu bertumpu pada kualitas dan kesejahteraan guru. Reformasi kurikulum, digitalisasi, hingga intervensi sosial tidak akan efektif tanpa guru yang kuat secara profesional dan ekonomi. Dalam konteks ini, MBG tanpa reformasi kesejahteraan guru hanya akan menghasilkan perbaikan parsial.

Kritik publik terhadap kebijakan pendidikan memperlihatkan kecenderungan yang sama. Negara lebih cepat bergerak pada program yang memiliki dampak visual dan mudah dikomunikasikan, tetapi lambat dalam menyelesaikan problem struktural. Isu kesejahteraan guru membutuhkan keberanian politik, konsistensi anggaran, dan reformasi birokrasi.

Penguatan Kapabilitas

Amartya Sen (1999) menegaskan pembangunan manusia harus berorientasi pada penguatan kapabilitas, bukan sekadar distribusi bantuan. Dalam pendidikan, kapabilitas itu melekat pada guru. Tanpa guru yang sejahtera dan berdaya, pendidikan akan kehilangan daya transformasinya.

Linda Darling-Hammond (2017) menunjukkan sistem pendidikan unggul selalu menempatkan guru sebagai profesi dengan standar kesejahteraan tinggi serta dukungan pengembangan berkelanjutan. Negara maju tidak hanya memberi perhatian pada siswa, tetapi juga membangun ekosistem profesional bagi guru. Indonesia masih berjarak dari model tersebut.

Persoalan guru honorer menjadi simpul paling krusial. Mereka mengisi kekosongan sistem, tetapi tidak memperoleh pengakuan setara. Banyak yang mengabdi lebih dari satu dekade tanpa kepastian status. Skema seperti PPPK belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Kuota terbatas dan distribusi tidak merata memperpanjang ketidakpastian.

Anies Baswedan (2014) pernah menyatakan kualitas pendidikan tidak akan melampaui kualitas guru. Pernyataan ini bukan retorika, melainkan peringatan. Ketika guru diposisikan sebagai variabel tambahan, pendidikan akan sulit bergerak maju.

Hardiknas seharusnya menjadi momen untuk membongkar ilusi. Pendidikan tidak cukup diukur dari program baru atau anggaran besar, tetapi dari keberanian menyelesaikan masalah lama. Kesejahteraan guru bukan isu tambahan, melainkan inti dari reformasi pendidikan.

Integrasi kebijakan menjadi kunci. MBG tidak perlu dipertentangkan dengan kesejahteraan guru, tetapi perlu dirangkai dalam satu desain besar. Guru dapat dilibatkan dalam edukasi gizi, pengawasan program, hingga integrasi dalam kurikulum kesehatan. Pendekatan ini memperkuat posisi guru sekaligus memperluas dampak kebijakan.

Namun integrasi saja tidak cukup tanpa keberpihakan. Negara perlu menetapkan standar minimum kesejahteraan guru secara nasional, mempercepat pengangkatan tenaga honorer, serta memastikan transparansi dalam seluruh proses kepegawaian. Reformasi ini menuntut keberanian politik.

Paulo Freire (1970) mengingatkan pendidikan adalah praktik pembebasan (Freire, 1970). Praktik ini tidak mungkin berjalan ketika guru berada dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian struktural. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan kehilangan maknanya.

Setiap tanggal 2 Mei seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni. Hardiknas adalah cermin yang menguji komitmen negara terhadap pendidikan. MBG mungkin memberi harapan baru, tetapi tanpa keadilan bagi guru, harapan itu berdiri di atas fondasi rapuh.

Guru honorer tidak membutuhkan pujian. Mereka membutuhkan kepastian. Mereka tidak menuntut kemewahan, hanya kelayakan. Dalam ruang kelas sederhana, merekalah yang menjaga nyala pendidikan tetap hidup.

Hardiknas akan selalu kembali setiap tahun. Pertanyaannya sederhana namun mendasar. Apakah setiap peringatan membawa perubahan, atau hanya mengulang janji yang sama. Jika kesejahteraan guru tetap terpinggirkan, maka Hardiknas berisiko menjadi ritual tanpa substansi.

Pendidikan membutuhkan keberanian untuk jujur. Kejujuran itu dimulai dari pengakuan bahwa tidak ada transformasi tanpa guru yang sejahtera. Tanpa itu, seluruh program, termasuk MBG, hanya akan menjadi fragmen kebijakan yang tidak pernah benar-benar menyatu menjadi perubahan.

Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU